Suara.com - Aparat kepolisian akan melakukan penyekatan di sejumlah titik yang mengarah ke Gedung DPR/MPR RI, Senin (5/10/2020). Pasalnya, pendemo dari sektor buruh akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak RUU Omnibus Law - Cipta Kerja.
Kapolsek Tanah Abang AKBP Raden Muhammad Jauhari mengatakan, penyekatan akan dilakukan mulai dari kawasan Semanggi hingga bagian belakang Gedung DPR/MPR RI.
"Untuk di gedung DPR sendiri, sudah kami bagi mulai dari Semanggi atas, dari arah Ladogi, kemudian di perempatan Hotel Mulia, belakang DPR, dan Pejompongan," ujar dia di lokasi, Senin (5/10/2020).
Jauhri melanjutkan, estimasi massa yang akan mengarah ke Gedung DPR/MPR RI berjumlah sekitar 2 ribu orang. Untuk itu, ribuan personel bakal dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa.
Selain itu, kendaraaan taktis seperti mobil pengurai massa (Raisa) water cannon juga dikerahkan selama berlangsungnya demo buruh.
"Kalau informasi yang masuk ke jajaran itu kurang lebih 2.500 orang. Untuk semua personel yang diturunkan di DPR kurang lebih 2.183 personel itu terdiri gabungan TNI maupun Polri berikut kendaraan-kendaraan rantis (kendaraan taktis), baik itu water cannon, Raisa (pengurai massa), dan pasukan dalmas (dalmas) dan pasukan Brimob dari TNI-Polri," jelasnya.
Pantauan Suara.com, hingga kini massa aksi belum tiba di Gedung DPR/MPR RI. Suasana di lokasi hanya terlihat sejumlah polisi yang berjaga.
Larang Demo
Polda Metro Jaya memastikan tidak mengeluarkan izin keramaian terhadap aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar oleh serikat pekerja buruh dalam rangka menolak RUU Omnibus Law - Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa tersebut rencananya bakal digelar hari ini hingga 8 Oktober di depan Gedung DPR/ MPR RI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya pencegahan terhadap aksi unjuk rasa tersebut. Salah satunya dengan melakukan patroli di wilayah-wilayah titik keberangkatan peserta aksi.
"Di masing-masing wilayah juga kita telah sampaikan di wilayah-wilayah yang mau berangkat, kami bubarkan, kita sampaikan supaya mereka tidak datang ke sini," kata Yusri kepada wartawan, Senin.
Kendati begitu, Yusri mengklaim bahwa upaya pencegahan tersebut mereka sampaikan dengan menggunakan pendekatan humanis dan persuasif. Diharapkan, para peserta aksi pun nantinya dapat memahami lantaran kekinian masih dalam situasi pandemi Covid-19.
"Sekarang kita imbau, kita mengharapkan agar mereka mengerti pandemi Covid-19 ini semakin tinggi di Jakarta. Jangan jadi klaster baru," ujarnya.
TR Kapolri
Sebuah Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz tersebar di lini masa media sosial. STR tersebut berisi instruksi kepada jajaran Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk mengantisipasi unjuk rasa buruh terhadap penolakan RUU Omnibus Law - Cipta Kerja.
TERPOPULER
