Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan dalam rapat terbatas Korporasi Petani dan Nelayan dalam mewujudkan Transformasi Ekonomi.
Pertama, Jokowi meminta jajaran menteri terkait fokus membangun model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi. Ia menginginkan nantinya bisa dijadikan contoh di provinsi lain.
"Kita fokus membangun 1 atau maksimal 2 model bisnis koperasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi, sampai betul-betul jadi. Sehingga ini nanti bisa dijadikan benchmarking, bisa dijadikan contoh, dikopi di provinsi lain, dikopi kelompok tani dan nelayan yang lain," ujar Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual, Selasa (6/10/2020).
Menurut Jokowi, belajar dari pengalaman, ia meyakini akan banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau meniru.
"Kalau melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang dilihat berhasil dan bisa mensejahterakan," ucap dia.
Kedua, Jokowi meminta peran BUMN, swasta besar dan BUMD bukan semata-mata sebagai off taker.
Namun juga bisa mendampingi mendampingi korporasi petani, mendampingi korporasi nelayan sampai tercipta model bisnis yang benar-benar berjalan.
"Ini yang belum. Saya sudah perintahkan sebetulnya beberapa tahun lalu untuk melihat felda di Malaysia, untuk melihat koperasi sapi di Spanyol," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan seharusnya model bisnis tersebut bagus untuk ditiru. Namun ia mengaku tak tahu kenapa model bisnis untuk para petani dan nelayan tidak bisa dibangun.
Baca Juga: Jokowi: Pertanian Penyumbang Tertinggi Ekonomi di Tengah Pandemi
"Model-model yang bagus seperti itu sebenarnya gampang kita tiru. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang tidak bisa kita bangun 1 atau 2 contohnya," kata dia.
"Dibangun ekosistem proses bisnisnya, disambung dengan sistem perbankan, disambungkan dengan inovator teknologi, dibenahi manajemennya. Saya kira kalau ini dilakukan tentu saja intervensi pengolahan hasil panen, mulai packing, branding sampai strategi pemasaran," sambungnya.
Selanjutnya ketiga, Kepala Negara meminta agar memperkuat ekosistem bisnis yang dilakukan secara terpadu.
"Karena itu saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu," katanya menambahkan.
