Suara.com - Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBT) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang meminta pencabutan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10/2020) kemarin.
Awalnya perjuangan Taman Siswa dan beberapa organisasi pendidikan yang lain berhasil mengeluarkan klaster pendidikan dicabut dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
"Namun yang membuat kami kaget, draf final RUU Cipta Kerja yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, paragraf 12 pasal 65 masih mengatur mengenai perizinan sektor pendidikan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja," kata Ketua Umum PKBT Cahyono Agus dalam suratnya, Selasa (6/10/2020).
Berikut isi pasal yang dipermasalahkan Taman Siswa: Paragraf 12, Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 65 yang berbunyi; (1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal ini, kata Cahyono sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas dagang untuk mencari keuntungan.
Dalam pasal 1 huruf d UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan "usaha" sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
"Sebaiknya pendidikan tidak ditempatkan sebagai komoditas dagang karena hal itu jelas-jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan bangsa, dan pasal 31 UUD 1945 bahwa pendidikan itu hak setiap warga," tegasnya.
Karena sudah terlanjur disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada Senin kemarin, PKBT berniat menggugat UU Cipta Kerja melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami akan memperjuangkan melalui judicial review ke MK," pungkasnya.
Surat ini juga ditujukan kepada DPR RI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk ditindaklanjuti.
TERPOPULER
