![Aparat kepolisian memblokade akses para buruh melakukan longmarch ke Gedung DPR saat melintasi Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu (7/10/2020). [Suara.com/Irfan Maulana]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/10/07/77919-demo-buruh-di-daan-mogot.jpg)
Syarief menilai keprihatinan para investor global dengan potensi negatif dari RUU Cipta Kerja menunjukkan pemerintah kurang memahami tentang iklim investasi di Indonesia.
"Selama ini pemerintah selalu mengatasnamakan investasi untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja, padahal investor global juga telah menolak. Jadi, UU Cipta Kerja ini diperuntukkan kepada siapa," ujarnya.
Dia menyarankan agar Pemerintah lebih bijak dalam melihat persoalan RUU Cipta Kerja, saat ini bisa dilihat demonstrasi terjadi dimana-mana dan pemerintah belum mampu membendungnya.
Menurut dia, RUU Cipta Kerja yang disetujui dengan cara tidak benar, malah akan menimbulkan polemik baru yang kontraproduktif dengan langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin meminta masyarakat tidak terprovokasi hoaks di media sosial terkait poin-poin penting yang ada dalam UU Cipta Kerja.
Dia meminta masyarakat dapat membaca secara utuh dan tidak terpengaruh hoaks di media sosial yang disebarkan dan dibuat secara sengaja oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
"Saya minta masyarakat dapat menyaring dan melakukan kroscek terlebih dahulu terhadap informasi yang beredar. Hal itu agar informasi yang masuk tidak membuat kita mudah terhasut dengan informasi yang bohong atau hoaks," kata Azis Syamsuddin.
Dia meminta aparat kepolisian dapat mengungkap pelaku penyebaran hoaks tersebut dan membuka motifnya. Azis mengajak seluruh elemen masyarakat dapat bijak dalam menggunakan media sosial.
UU Cipta Kerja didukung oleh tujuh fraksi di DPR, hanya Demokrat dan PKS yang menolak.
Baca Juga: Demo, Buruh Bawa Poster "DPR Nonton Porno Saja daripada Sidang Paripurna"
