REGIONAL:
Suara.com - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar terlibat debat pendapat dengan Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas.
Keduanya dipertemukan secara virtual kala sama-sama menjadi narasumber acara Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab, Rabu (8/9/2020).
Ada momen menarik ketika perdebatan antara dua tokoh yang berbeda pendapat mengenai pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja itu berlangsung yaitu cara Najwa meredam emosi kedua narasumbernya.
Perdebatan bermula saat Haris Azhar diminta menanggapi pernyataan Supratman bahwa DPR telah bertindak transparan dengan menayangkan sidang melalui TV Parlemen.
Haris menjelaskan bahwa yang harus dilakukan DPR ketika membahas dan mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah mengkaji pertimbangan dari akademisi dan pendapat masyarakat.
"Pertanyaan saya, naskah akademisnya mana? Konsultasi publiknya mana? Konsultasi tematik yang sektoral yang terkait profesi-profesi tertentu itu ke mana? Itu yang enggak ada," kritik Haris.
Eks Koordinator KontraS ini memperingatkan kepada Supratman bahwa kepentingan UU Cipta Kerja ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan anggota dewan.
"Kalau dia hanya bicara soal kepentingan parlemen, atau partainya dia, atau geng dia aja, ya silakan. Undang-undang ini enggak berlaku buat dirinya, Undang-undang ini berlaku buat 260 juta lebih orang yang ada di Indonesia," Haris menegaskan.
Menanggapi pernyataan Haris Azhar, Supratman memberikan pembelaannya. Ia memaparkan bahwa penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah dilakukan sesuai prosedur, termasuk soal keterbukaan pada publik.
"Dulu DPR itu selalu dikritik, selalu tertutup. Mbak Nana boleh Anda catat, Anda buka dokumentasi mulai dari parlemen ini berdiri. Ini petama kalinya dalam sebuah rapat panja (panitia kerja) dari awal hingga akhir kami buka," Supratman menuturkan.
Pun dirinya mengklaim bahwa cara melibatkan publik melalui media juga sudah dilakukan sesuai prosedur.
Haris kemudian menyinggung tentang para anggota DPR yang bersembunyi di balik nama Presiden dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ketika ditanya soal standar penyusunan UU.
"Tadi dia enggak bicara soal standart-nya, Standart penyusunan peraturan Perundang-undangan. Dia lari berlindung di balik wajahnya Jokowi, memuji Jokowi, au ketemu Yasonna Laoly, semua mau di-omnibuskan," cecar Haris.
"Jelaskan prosedurnya bagaimana? Anda yang Baleg, kita ini rakyat. Masak kita yang harus jelaskan kerjanya Baleg harusnya bagaimana," umbuh dia.
Supratman lantas menuturkan bahwa penyusunan UU tersebut bukan wewenang mereka.
TERPOPULER
