Suara.com - Sejumlah gubernur menyurati secara resmi Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi buruh dan mahasiswa di daerah masing-masing yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja dan mendesak segera diterbitkan peraturan pemerintah pengganti UU.
Tentang gubernur mengirimkan surat ke Presiden berisi aspirasi warganya yang menolak UU Cipta Kerja, menurut pandangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, "sebaiknya tidak perlu ada."
Menurut Jimly bukan tugas gubernur untuk menjadi penyalur aspirasi.
"Gubernur sebagai kepala daerah wajib tunduk pada UU yang ditetapkan pemerintahan pusat. Mudah-mudahan yang kemarin adalah pengalaman terakhir," kata Jimly.
Pegiat media sosial Denny Siregar menyebut gubernur lebih tunduk pada tekanan massa.
"Gua juga nggak paham, ada gubernur yang lebih tunduk pada tekanan massa daripada menjaga amanat UU. Ini gubernur muka dua, lebih fokus pada citra dirinya. Nggak layak jadi pemimpin nasional, karena kerjaannya cuman rangkul sini rangkul sana. Jangan ada lagi model bapak prihatin kedua," kata Denny Siregar.
Gubernur yang telah menyurati Jokowi, di antaranya Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
Irwan bukan gubernur pertama yang melayangkan surat ke pemerintah pusat menyusul adanya demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah lebih dahulu mengirimkan surat.
Kemudian Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa.
TERPOPULER
