Suara.com - Hasil jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia menggambarkan kinerja Menteri BUMN Erick Thorir mendapatkan apresiasi tertinggi di mata publik dengan nilai 5,9. Sedangkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendapat nilai merah (4,97).
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia Kunto Adi Wibowo mengatakan, “kepuasan terhadap kinerja menteri BUMN yang merangkap sebagai ketua pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 selama masa pandemi cukup tinggi di mata pekerja urban Jakarta ini membuktikan bahwa publik masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja Erick Thorir untuk bisa menangani dan mengatasi pandemi ini.”
Sementara Mentero Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menempati posisi 21 dari 34 menteri di kabinet Indonesia Maju dengan nilai 5,22. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan skor 5,15 di posisi 27. Menteri Koodinator Politik, Hukum, Keamanan Mahfud MD berada di posisi 5 dengan nilai 5,64.
Menurut Kunto posisi terakhir yang diraih Muhadjir Effendy terjadi karena dia dinilai kurang memiliki terobosan di tengah pandemi Covid-19.
"Evaluasi dari publik yang diterima oleh Pak Muhadjir Effendy merupakan tuntutan publik agar sang menteri koordinator bekerja lebih keras dan segera memperjelas program terkait penanganan Covid-19 seperti inovasi untuk membangun resiliensi warga Indonesia," katanya.
Survei juga menunjukkan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro yang menjadi punggawa dan bertanggungjawab atas pembuatan vaksin Merah Putih mendapatkan nilai yang cukup tinggi di mata para pekerja di Jakarta dengan nilai 5,33.
Skor ini menempatkan Bambang di peringkat 12 dari seluruh anggota kabinet Indonesia Maju.
"Harapan dan optimisme publik yang besar terhadap vaksin Merah Putih memberikan keuntungan dan sekaligus tantangan bagi Menristek. Publik sangat berharap dan mendukung vaksin ini bisa menjadi end game bagi persoalan pandemi Covid-19 di Indonesia," kata Kunto.
Publik cenderung merasa nyaman terhadap kinerja Presiden Jokowi selama masa pandemi. Hal tersebut dapat terlihat bahwa tingkat kenyamanan atas kinerja Presiden di mata pekerja di Jakarta mendapatkan nilai 62,6 persen.
Seiring dengan rasa kenyamanan terhadap kinerja Presiden, Satgas COVID-19 menjadi lembaga yang mendapatkan kepercayaan paling tinggi dari responden dengan nilai 6,2 dari maksimal nilai 10 yang diikuti oleh gubernur tempat tinggal responden dan BNPB/BPBD yang sama-sama memperoleh nilai 5,9.
Selanjutnya adalah pemerintah pusat yang mendapat nilai 5,7 yang disusul dengan wali kota atau bupati yang mendapat nilai 5,6.
“Kenyamanan dan kepercayaan yang diberikan responden terhadap Presiden Jokowi dan juga jajarannya yang masih tinggi seharusnya menjadi pendorong bagi pemerintah dalam membuat dan menerapkan kebijakan yang tepat untuk menangani dan mengatasi pandemi Covid-19 ini, karena kepercayaan dari masyarakat tersebut adalah kunci utama terciptanya sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat untuk bahu-membahu menangani pandemi,” kata Kunto.
Survei opini publik penanganan Covid-19 oleh pemerintah diselenggarakan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia pada 8 - 10 Oktober 2020 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 803 responden yang merupakan pekerja di Jakarta.
Pemilihan kriteria pekerja kantor dilandaskan pada alasan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relatif sedang sampai tinggi tentang isu nasional dan perekonomian nasional. Responden survei berasal dari panel survei lembaga Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia dari Agustus 2018 – Agustus 2020 yang berjumlah 5.426 orang, dengan kriteria pekerja kantor di Jakarta dan berusia ≥ 17 tahun. Dengan demikian tingkat respon (response rate) telesurvei adalah sebesar 14,8 persen.
TERPOPULER
