Namun warga menolak dengan alasan bahwa lahan tersebut masih berstatus sengketa sehingga tidak dibenarkan adanya kegiatan di dalamnya, sehingga berujung pada bentrok fisik.
"Beberapa warga kami perempuan yang terluka. Ada ibu-ibu yang dicekik di leher hingga masih ada luka yang membekas," ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT Marius Jelamu juga membenarkan adanya konflik tersebut namun ia membantah bahwa ada tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah di Pubabu Besipae.
“Pemerintah adalah bapak mamanya rakyat sehingga tidak mungkin menyengsarakan rakyat,” katanya.
Ia mengatakan dalam seluruh kebijakan pembangunan, pemerintah berusaha agar kerja sama antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik.
