Suara.com - Setahun periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin mendapat kritik, tetapi juga apresiasi dari publik.
Kepada pengkritik, pegiat media sosial Denny Siregar menilai kurang fair. Karena, "bagaimana bisa orang hanya menilai satu tahun kerja Jokowi, ketika ia sudah bekerja selama enam tahun dan punya visi 50 tahun ke depan?"
Hal itu diumpamakan Denny dengan adagium: padi saja butuh waktu dari mulai ditanam, panen sampai bisa dimakan.
Di antara kritik yang muncul menyebutkan salah satu kekurangan terbesar Jokowi adalah masih terjadi aksi pembubaran ibadah dan radikalisme di beberapa daerah.
Menurut Denny, para pengkritik tidak fair karena mereka hanya menyalahkan pemerintah pusat, padahal ada tanggungjawab pemerintah daerah juga.
"Tapi tidak menyebut bahwa itu kekurangan dari kepala daerahnya. Padahal kalau bicara ekonomi, bilangnya otonomi daerah. Tapi kalau ada masalah, pusat yang salah," kata Denny melalui media sosial.
Kritik terhadap Jokowi memuncak dengan adanya penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
Selain itu, pemerintahan Jokowi juga dikritik karena dinilai masih lemah dalam sejumlah aspek, seperti dalam hal menjamin kebebasan berpendapat, keadilan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Tetapi Ruhut Sitompul, seorang politisi PDI Perjuangan yang menjadi partai penyokong Jokowi, menilai Jokowi namanya harum di dalam dan di luar negeri.
"Presiden RI ke 7 Bapak Joko Widodo namanya harum di dalam dan luar negeri, kalau ada yang mengatakan hanya harum di luar negeri di dalam negeri tidak, itu kata yang belum move on dan barisan sakit hati serta kadrun-kadrun," kata Ruhut melaui media sosial.
Ruhut sangat yakin rakyat Indonesia mencintai Jokowi. Dia yakin Jokowi sangat dibanggakan masyarakat.
"Rakyat Indonesia bangga punya Presiden RI ke 7 Bapak Joko Widodo benar-benar serasi selaras. Seimbang memimpin negara Indonesia tercinta karena bukan hanya memerangi virus corona dengan Gugus Tugas Covid-19-nya, juga menyemangati rakyatnya menghadapi begundal-begundal provokator. Jangan takut," kata Ruhut.
Sementara menurut peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie banyak aspek dari kepemimpinan Jokowi yang perlu dibenahi, mulai dari soal crisis management (krisis manajemen) sampai making decision (membuat keputusan).
"Memang saat ini tersandera dengan omnibus law UU Cipta Kerja. Saya lihat ini baik, tapi disaat menyusun perlu melibatkan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing. Lantaran ini pertama di Indonesia dan 70 UU yang digabung," kata peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Suara.com dalam refleksi satu tahun pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.
Untuk membenahi performa kabinet, menurut saran Jerry, Jokowi harus menegur keras para bawahan yang kinerjanya kurang maksimal dan kalau perlu melakukan reshuffle terhadap mereka yang berkinerja buruk.
TERPOPULER
