Suara.com - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto memastikan vaksinasi baru akan dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengeluarkan sertifikasi aman untuk disuntikan.
Airlangga mengatakan, saat ini tim dari BPOM tengah berada di China untuk mengawasi proses uji klinis kandidat vaksin yang tengah dilakukan oleh perusahaan Bio Farma dengan perusahaan China, Sinovac Biotech Ltd.
"Tentu sesudah clinical trial (uji klinis) dan sesudah lihat fasilitas, baru BPOM bisa memberikan perizinan. Kalau dalam bentuk vaksin jadi lihat fasilitasnya Sinovac atau Sinopharm, kalau yang diproduksi di Bio Farma lihat fasilitas di Bio Farma. Jadi timing-nya sangat bergantung pada hasil perizinan dari BPOM," kata Airlangga dalam diskusi dari Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (22/10/2020).
Menko Bidang Perekonomian ini juga menyebut serangkaian proses pengadaan vaksin ini juga sudah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
"IDI dilibatkan beberapa kali. Saya sendiri juga ketemu dengan IDI, mulai asosiasi yang untuk anak, untuk paru-paru, kemudian juga yang lain, termasuk juga kita bicara dengan Indonesia Technical Advisory Group Immunization ataupun ITAGI," ujarnya.
Diketahui, sejauh ini vaksin buatan perusahaan biofarma China, Sinovac Biotech Ltd sedang dalam uji klinis fase III terhadap 1.620 relawan yang diuji Universitas Padjajaran dan PT Bio Farma di Kota Bandung, Jawa Barat.
Sinovac telah berkomitmen dengan Indonesia untuk pengadaan vaksin dalam bentuk jadi sebanyak 2 kali pengiriman, pada bulan November akan dikirimkan 1,5 juta dan di bulan Desember 1,5 juta vaksin.
PB IDI juga sudah menyurati Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta pemerintah agar tidak terburu-buru menyuntikkan vaksin Covid-19 demi keamanan masyarakat sebelum kandidat vaksin tersebut lolos uji klinis fase 3.
"Perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa," kata Ketua Satgas Covid-19 PB IDI, Zubairi Djoerban, Kamis siang.
PB IDI juga berharap integritas BPOM tetap terjaga sehingga tugas pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 yang diamanahkan WHO tidak keliru.
Perlu pula mempertimbangakan rekomendasi dari Indonesia n Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).
Selain uji klinis fase 3, vaksinasi juga harus dipersiapkan dengan baik mulai dari pedoman vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek samping vaksinasi.
TERPOPULER
