Denny Ingatkan Motif Menlu AS Ketemu Ansor, Yaqut: Kejauhan Analisisnya Bro

Suara.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo akan berkunjung ke Indonesia pekan depan.

Pegiat media sosial Denny Siregar menilai kunjungan tersebut membawa misi sangat penting.

"Ini salah satu agenda US ke Indonesia dan salah satunya bertemu dengan Ansor. Ini mirip dengan pertarungan ideologi dulu antara US dengan Uni Soviet, tapi kali ini perang ekonomi dengan Cina. Supaya kita paham, darimana asal narasi "Cina, komunis, aseng" dan sebagainya," kata Denny Siregar yang juga memposting sebuah teks yang dia prediksi sebagai bagian dari agenda Amerika.

Berdasarkan analisa itu, Denny Siregar mengingatkan Gerakan Pemuda Ansor untuk bersikap hati-hati menerima kunjungan Mike Pompeo yang disebutnya "mungkin ini masih usaha AS lobi-lobi supaya bisa bangun pangkalan militer di Indonesia."

"Hati-hati ya teman-teman Ansor, mungkin ini masih usaha AS lobi-lobi supaya bisa bangun pangkalan militer di Indonesia. Dengar-dengar sih, demo-demo besar di Thailand juga karena meerka menolak negaranya jadi pangkalan militer. Kalau AS mendekat, kita wajib waspada," kata Denny Siregar.

Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas tidak sampai sejauh itu menanggapi tujuan pertemuan dengan Pompeo pekan depan. Dia menilai Denny Siregar, "kejauhan analisisnya bro."

Demikian pula anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama Permadi Arya menanggapi pandangan Denny Siregar dengan berkelakar. "Lu anti mamarika banget sih. Dasar syingah luck nut."

Rencana lawatan Mike Pompeo ke Indonesia pekan depan merupakan bagian dari upaya mendapatkan dukungan dalam menghadapi peningkatan pengaruh China di kawasan Asia, menurut pengamat hubungan Internasional.

Sukawarsini Djelantik, peneliti di Parahyangan Centre for International Studies, berpendapat AS melihat Indonesia sebagai satu kekuatan besar di ASEAN yang sangat penting untuk didekati, khususnya dalam menyikapi konflik di Laut China Selatan.

"Pasti nanti akan mencari dukungan, karena posisi Indonesia yang diperhitungkan sebagai kekuatan menengah," kata Sukawarsini dalam laporan BBC Indonesia.

Menteri Luar Negeri  Retno Marsudi mengatakan kunjungan Pompeo mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk membangun kemitraan dengan AS.

Mencari dukungan di 'Indo-Pasifik'?

Informasi tentang rencana kunjungan Pompeo yang dipampang di situs daring Kementerian Luar Negeri AS berkali-kali menyebut istilah 'Indo-Pasifik.'

Misalnya, dalam penjelasan tentang kunjungannya ke Indonesia, disebutkan "Menteri akan pergi ke Jakarta untuk menyampaikan pernyataan publik dan bertemu dengan sejawatnya di Indonesia untuk meneguhkan visi kedua negara akan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka."

Istilah 'Indo-Pasifik' menggambarkan visi geopolitik baru Presiden AS Donald Trump untuk Asia, yang menekankan kebangkitan India di hadapan meningkatnya pengaruh Cina.

Amerika berusaha mendapatkan dukungan dari negara-negara di kawasan tersebut - yang mencakup Asia Tenggara, Asia Timur, dan India - untuk memperkuat posisinya, menurut Sukawarsini Djelantik.

"Kelihatannya Amerika, kalau saya baca dari beberapa aktivitasnya, memang mencoba untuk mencari pengaruh khususnya dalam konflik di laut China selatan. Ini penting sekali untuk stabilitas kawasan," ia menjelaskan.

AS, lanjut Sukawarsini, melihat China bertindak semakin agresif di Laut China Selatan - antara lain dengan membangun pulau-pulau buatan dan pangkalan militer - dan menganggapnya sebagai ancaman.

Dalam konteks visi ini, Indonesia memegang peran penting sebagai kekuatan besar di ASEAN sekaligus menjadi satu-satunya negara besar di Asia Tenggara yang belum 'dipegang' AS.

"Saya melihatnya begini: Filipina sudah 'dipegang' oleh Amerika, mitra terkuatnya di Asia Tenggara; Singapura, Malaysia juga sudah ada pangkalan militer Amerika di sana, sudah 'jinak' lah. Lalu negara-negara lain yang di Asia Tenggara daratan itu nggak penting lah dalam kontes Indo-Pasifik," ujar Sukawarsini.

"Indonesia agak sulit buat Amerika karena memegang [prinsip] politik bebas aktif. Karena posisinya seperti ini, jadi perlu diplomasi khusus," imbuhnya.

AS telah berkali-kali menyebut tindakan Cina di wilayah Laut Cina Selatan yang dipersengketakan "melanggar hukum,"