REGIONAL:
Suara.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyarankan Presiden Jokowi maupun orang-orang di sekitarnya tidak terlampau panik karena perbedaan pandangan maupun kritik yang datang terhadap pemeritah termasuk menyangkut UU Cipta Kerja.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin tak mempermasalahkan pernyataan atau kritik yang dilontarkan pengamat.
"Kan pengamat tugasnya mengamati. Tapi dia (Pengamat) kan nggak tahu apa yang terjadi dalam birokrasi," ujar Ngabalin saat dihubungi Suara.com, Jumat (23/10/2020) malam.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, Indonesia sebagai negara demokrasi sudah pasti bakal diramaikan dengan beragam perbedaan pandangan maupun kritik yang datang terhadap pemeritah.
Adi mengistilahkan, di negeri demokrasi seperti Indonesia, hal kecil saja pasti akan menjadi hal besar dan banyak dibicarakan masyarakat.
Terlebih apabila hal besar yang menyangkut dengan keputusan maupun kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, semisal polemik Undang-Undang Cipta Kerja.
Sebagaimana diketahui sejak belum dan sampai dengan disahkan, UU Cipta Kerja sudah mendapat reaksi kontra dari masyarakat. Kekinian, setelah disahkan, gelombang protes dan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja terus terjadi.
"Demokrasi itu pasti bising, demokrasi itu pasti berisik, jangankan soal UU omnibus law, punya sendal jepit baru pun itu ramai. Presiden sering main kodok saja bisa jadi pembicaraan berbulan-bulan. Demokrasi itu memang tempat orang berisik, tempat orang ribut," kata Adi dalam diskusi daring bersama Forum Jurnalis Politik, Kamis (22/10/2020).
Selama masih dalam prosedur dan batas wajar, penyampaian pendapat di dalam negara demokrasi merupakan hal wajar. Pengecualian apabila pendapat berbeda tersebut disampaikan dengan penuh cacian bahkan sampai fitnah.
Karena itu, untuk menanggapi perbedaan pendapat yang berbeda, Adi menyarankan baik Presiden Jokowi maupun orang sekitarnya tidak terlampau panik. Apalagi sampai harus melabeli pendapat yang berbeda dengan pemerintah sebagai hoaks.
"Tapi membatasi orang dalam konteks demokrasi kita yang semakin maju, tentu saja agak sedikit belepotan. Karenanya bagi kita siapapun yang jadi presiden di republik ini, apalagi Jokowi yang dianggap presiden pilihan rakyat dua periode, dan orang-orang di sekelilingnya jangan terlampau panik dengan kritik yang setiap saat datang. Jangan juga selalu bilang setiap perbedaan pandangan itu dianggap hoaks, provokasi dan fitnah," kata Adi.
TERPOPULER