Suara.com - Presiden Joko Widodo menekankan komitmen untuk memimpin Indonesia pada periode kedua tanpa beban. Dia mengatakan akan melakukan apapun yang terbaik untuk masyarakat.
Di tengah polemik mengenai janji Jokowi untuk memimpin periode kedua tanpa beban, pegiat politik Denny Siregar mengatakan, "akhirnya saya bisa paham apa yang disebut "tanpa beban" oleh Jokowi," katanya.
Menurut Denny Siregar, omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja merupakan manuver tanpa beban.
"Omnibus law ini adalah manuver besar tanpa beban. Mau didemo sebesar apapun, UU ini tetap harus jalan. Gak penting tidak populer. Yang penting, perubahan harus terjadi. Sekarang atau tidak sama sekali," kata Denny Siregar melalui media sosial.
Presiden Jokowi beberapakali mengatakan akan memimpin Indonesia tanpa beban di periode kedua bersama Maruf Amin.
Menurut pandangan peneliti kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie pernyataan tersebut menyiratkan makna tertentu.
"Secara narasi ini ada apa-apanya lantaran sudah berulangkali diucapkan. Nah publik menunggu dia tak menanda-tangani UU Omnibus Law Cipta Kerja atau membuat perppu," kata Jerry kepada Suara.com, Senin (26/10/2020).
Menurut Jerry bisa jadi juga bahasa lain dari kalimat itu hanya sebuah sikap skeptis dan apriori atau tanpa beban kiasannya secara filosofis justru ada beban dalam kepemimpinan.
"Apakah beliau di bawah tekanan parpol ataukah korporasi, atau kelompok orang kuat lainnya."
Baca Juga: Buruh Demo Besar-besaran ke Istana saat Jokowi Teken UU Ciptaker 28 Oktober
Jerry mengatakan saat ini, Jokowi akan diuji atas ucapannya.
"Jangan-jangan publik menilai tak punya beban lagi terhadap rakyat," kata Jerry.
Jerry menambahkan pernyataan Jokowi perlu dijabarkan secara etimologis dan konotasinya apa, begitu pula apa eksistensi, esensi, dan substansinya.
"Barangkali "Jokowi terbeban dengan nasib rakyat," maka saya sangat setuju kalimat ini," kata Jerry.
Menurut Jerry bagaimana mungkin memimpin tanpa beban. Jerry kemudian menyontohkan sikap pemerintah mendukung revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ini berarti bukan tanpa beban." katanya.
"Selain itu yang disorot juga kala itu ada rencana revisi KUHP, UU Minerba, UU Ketenagakerjaan, UU SDA, UU Pertanahan, dan UU Permasyarakatan."
