Warga Hitadipa Trauma, Jokowi Diminta Perintah Panglima TNI Tarik Pasukan

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari
Warga Hitadipa Trauma, Jokowi Diminta Perintah Panglima TNI Tarik Pasukan
Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah. Terbang dari Pangkalan TNI AU Adisutjipto menuju Bandar Udara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya / Foto : Sekretariat Presiden

"Masyarakat berbondong-bondong keluar ke hutan-hutan."

Suara.com - Masyarakat yang bermukim di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua, mengevakuasi diri ke hutan atau daerah tetangga karena merasa trauma atas kekerasan yang terjadi pasca penempatan pasukan TNI di wilayah mereka. Apalagi jumlah anggota TNI yang ditempatkan di Hitadipa semakin banyak.

Hal tersebut merupakan rekomendasi dari Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya yang melakukan investigasi atas terjadinya pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020.

Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru Foundation, Haris Azhar, mengungkapkan masyarakat setempat memutuskan pergi dari distrik mereka setelah pemakaman Yeremia pada 20 September 2020.

"Masyarakat berbondong-bondong keluar ke hutan-hutan, ke sejumlah daerah lain daerah kabupaten tetangga," kata Haris dalam paparannya secara virtual, Kamis (29/10/2020).

Baca Juga: Trauma Pendeta Yeremia Terbunuh, Warga Intan Jaya Terpaksa Tidur di Hutan

Hingga saat ini belum ada pendataan terhadap masyarakat yang mengungsi ke luar distrik. Dengan begitu mereka belum mendapatkan bantuan dan jaminan ekonomi, keamanan dan kepastian guna bisa kembali ke kampung-kampung mereka.

Dari keterangan tim yang terdiri dari sejumlah tokoh agama, akademisi, dan aktivis kemanusiaan di Papua tersebut, masyarakat distrik Hitadipa berharap dapat kembali ke kampung halaman untuk melanjutkan kehidupan mereka.

Kemudian keluarga korban Yeremia berharap bisa kembali agar melakukan ibadah duka. Selain itu, mereka juga berharap agar TNI, organik maupun non organik untuk tidak lagi berada di Hitadipa.

"Selain karena mereka trauma, masyarakat berkeyakinan bahwa Hitadipa adalah tanah suci misa Gereja yang tidak boleh untuk praktik kekerasan," ujarnya.

Karena itu Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya meminta Jokowi memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menarik pasukan dan menghentikan operasi militer di Intan Jaya. Kemudian meminta Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat di Hitadipa.

Baca Juga: Haris Azhar: TNI Duduki SD dan SMP di Hitadipa, Guru dan Pelajar Ketakutan

Mereka juga meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk membantu Pemerintah Daerah Intan Jaya melakukan pemulihan psikologi sosial ke masyarakat Hitadipa yang trauma.

Komentar