Bripda Mesias Dipecat Tidak Hormat Usai Kasus Tewaskan Pelajar di Tual

Suara.com - Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto memimpin langsung konferensi pers hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap anggota Brimob, Bripda Mesias Siahaya pada Selasa (24/2/2026). Dalam sidang tersebut, majelis menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Putusan dibacakan dalam sidang KKEP yang dipimpin Ketua Komisi Kombes Indera Gunawan. Sidang menghadirkan 14 saksi, terdiri dari 10 saksi yang diperiksa langsung dan empat saksi secara daring. Saksi yang dihadirkan mencakup anggota kepolisian serta pihak korban.

Majelis menyimpulkan terduga pelanggar terbukti melanggar kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi, tidak menaati norma hukum, serta melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut.

Selain sanksi etik berupa pernyataan perbuatan tercela, yang bersangkutan juga dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama lima hari yang telah dijalani, serta sanksi PTDH.

Kapolda Maluku menegaskan penanganan perkara dilakukan secara objektif dan transparan. Ia menyatakan Polri tidak menoleransi pelanggaran etik maupun tindakan kekerasan oleh anggota.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni, Irwasda Polda Maluku, Kabid Propam, Kabid Humas, serta perwakilan Komnas HAM.

Bripda Mesias menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut dan masih memiliki hak untuk mengajukan banding sesuai ketentuan internal Polri.

Selain proses etik, perkara pidana terhadap yang bersangkutan tetap berjalan dan ditangani Polres Tual.

Murka Kapolri 

Kasus ini bermula dari peristiwa di Kota Tual, Maluku Tenggara, yang menewaskan pelajar 14 tahun, Arianto Tawakal. Korban dituduh dan dipukul helm oleh Bripda Masias saat melakukan patroli terkait balap liar.

Arianto ketika itu sempat menjalani perawatan sebelum akhirnya meninggal dunia.

Peristiwa tersebut memicu perhatian publik. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahkan memerintahkan pengusutan tuntas dan menegaskan pelaku harus dijatuhi hukuman setimpal. 

Desakan agar proses tidak berhenti pada sanksi etik juga datang dari DPR RI.

Sejumlah lembaga dan organisasi masyarakat sipil menyoroti pola penanganan kasus kekerasan aparat, termasuk pentingnya transparansi dan pelibatan pengawas eksternal.

Sidang KKEP terhadap Bripda Mesias digelar terbuka di Polda Maluku dengan menghadirkan saksi secara langsung maupun daring dari Polres Tual. Putusan PTDH menjadi sanksi etik terberat yang dijatuhkan dalam perkara tersebut.

Meski demikian, publik masih menunggu kelanjutan proses pidana untuk memastikan pertanggungjawaban hukum berjalan seiring dengan sanksi etik yang telah diputuskan.