12 Juta Murid Prancis Kembali ke Sekolah Usai Pemenggalan Guru

Suara.com - Dua belas juta murid di Prancis pada Senin kembali ke sekolah untuk pertama kalinya sejak seorang ekstremis memenggal kepala Samuel Paty, setelah sang guru menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas tentang kebebasan berekspresi.

Untuk menghormati Paty, sekolah-sekolah membuat momen mengheningkan cipta selama satu menit pada pukul 11.00.

Selain itu, para guru mengingatkan murid-murid tentang hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan "demokrasi bebas".

Paty dibunuh di pinggiran kota kelas menengah Paris pada malam libur dua minggu.

Presiden Emmanuel Macron menganggap pembunuhan itu sebagai serangan terhadap nilai-nilai Prancis dan Republik itu sendiri.

Prancis berada pada tingkat keamanan tertinggi setelah beberapa serangan lebih lanjut terjadi sejak pembunuhan Paty, termasuk di sebuah gereja di Nice dan terhadap seorang pendeta di Lyon.

Pemerintah mengerahkan ribuan tentara untuk melindungi tempat-tempat ibadah dan sekolah.

Perdana Menteri Jean Castex dan menteri pendidikannya akan memberi penghormatan bersama staf di Le Bois d'Aulne, sekolah tempat Paty mengajar.

Sekolah menengah tersebut masih akan ditutup untuk siswa hingga Selasa.

Macron menggambarkan Paty sebagai "pejuang kebenaran" yang berdedikasi untuk menanamkan pada murid-muridnya nilai-nilai dasar Prancis tentang kebebasan berkeyakinan dan berekspresi.

Paty menjadi "wajah Republik, keinginan kita untuk mematahkan keinginan para teroris ... dan untuk hidup sebagai masyarakat warga negara yang bebas di negara kita," kata presiden Prancis itu dalam upacara yang disiarkan televisi pada 21 Oktober dari Universitas Sorbonne di Paris.

Guru-guru di seluruh Prancis juga akan membacakan surat yang ditulis untuk para guru oleh Jean Jaures.

Melalui surat, tokoh politik abad ke-19 itu menjelaskan peran guru dalam membina pemuda.

"Mereka akan menjadi warga negara dan mereka harus tahu apa itu demokrasi bebas, hak apa yang diberikan kepada mereka, kewajiban apa yang dibebankan oleh kedaulatan negara kepada mereka," tulis Jaures. [Reuters/Antara]