Infografis
Suara.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin dinyatakan bersalah oleh Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas penyataannya yang menyebut Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.
Keputusan itu dinilai menjadi momen tepat untuk mendesak pemerintah dan DPR menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II.
"Putusan pengadilan yang sekarang harus digunakan sebagai momen baru untuk mendesak pemerintah dan DPR menuntaskan penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi 1, dan Semanggi II, melalui pembentukan pengadilan HAM ad hoc," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid dalam diskusi virtual, Rabu (4/11/2020).
Usman yang juga mewakili sebagai Koalisi Untuk Keadilan Semanggi I dan II serta keluarga korban menjelaskan kalau putusan PTUN juga memperlihatkan adanya perbuatan melawan hukum dalam pernyataan Burhanuddin.
Karena menganggap peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat, maka Komnas HAM tidak menindaklanjuti lantaran tidak ada alasan dibentukannya pengadilan HAM adhoc berdasarkan rekomendasi dari DPR dan Presiden.
"(Pernyataan itu) adalah perbuatan yang melawan hukum," tuturnya.
Sebelumnya, PTUN Jakarta memvonis bersalah Jaksa Agung ST Burhanuddin atas pernyataannya yang menyebut Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020 lalu.
Putusan itu ditampilkan PTUN Jakarta dalam sistem e-court dengan nomor perkara 99/G/TF/2020/PTUN.JKT pada Rabu (4/11/2020) pagi.
Penggugatnya adalah Maria Catarina Sumarsih seorang ibu dari Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan), mahasiswa Universitas Atma Jaya; dan Ho Kim Ngo, ibu almarhum Yap Yun Hap, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas saat Tragedi Semanggi I 1998.
Baca Juga: ST Burhanuddin Divonis Bersalah soal Kasus Semanggi, Kejagung Bilang Begini
"Amar putusan, ekseksi: menyatakan eksepsi-eksepsi yang disampaikan tergugat tidak diterima, pokok perkara: mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya," tulis amar putusan tersebut.
