Suara.com - Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra menilai pemerintah perlu mewaspadai kehadiran pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di tanah air. Namun waspada yang dilakukan pemerintah tentu tidak boleh berlebihan.
Dedi mengatakan pemerintah mesti mewaspadai atas adanya Rizieq untuk perihal stabilitas dan ketertiban umum. Ia tidak menyarankan pemerintah malah menunjukkan sikap kontra produktif.
"Alih-alih menarasikan jika HRS (Habih Rizieq Shihab) musuh, tentu itu berlebihan. Selama aktifitas HRS sesuai koridor hukum di negara ini, justru pemerintah harus menjamin kebebasannya," kata Dedi saat dihubungi Suara.com, Selasa (10/11/2020).
Kewaspadaan pemerintah juga diperlukan karena menganggap kehadiran Rizieq bisa menambah kekuatan dari kelompok kontra pemerintah. Sejauh ini sudah ada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Partai Ummat dan Partai Masyumi yang bergerak di luar pemerintahan.
Dedi menilai kalau kelompok-kelompok tersebut bersatu, bukan tidak mungkin bakal merepotkan pemerintah.
"Jika elemen-elemen sipil ini merumuskan persatuan, konsolidasi di lakukan, bukan tidak mungkin akan merepotkan pemerintah, meskipun mereka berada di wilayan sipil," ujarnya.
Habib Rizieq akhirnya kembali ke Indonesia setelah 3,5 tahun menetap sementara di Arab Saudi. Pentolan FPI itu memilih tinggal di luar negeri setelah terjerat beberapa kasus pidana di kepolisian.
Pagi tadi, Rizieq mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 08.38 WIB. Pesawat tipe Boeing-777-368 (ER) ini sudah menempuh perjalanan selama sembilan jam sejak berangkat kemarin pukul 19.30 WIB.
"Sekali lagi kami laporkan, telah mendarat pesawat Saudi Airlines SV816 yang membawa imam besar kita Muhammad Rizieq Shihab yang kita tunggu-tunggu," kata FPI disiarkan Front TV.
Terkini, Rizieq sudah berada di kediamannya, di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
TERPOPULER
