Infografis
Ketiga, KPK menambah kedeputian penindakan dalam struktur organisasi. Adapun alasannya karena KPK telah melakukan kajian internal dengan kesimpulan dan rekomendasi.
"Salah satunya membentuk kelembagaan Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dalam pemberantasan korupsi," ucap Alex
Hal ini merespon ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, dan e UU Nomor 19 tahun 2019 yang mengamanatkan adanya program pendidikan yang lebih intensif.
Keempat, terkait adanya kedeputian koordinasi dan supervisi yang dimana undang undang tidak mengamanatkan pembentukan perwakilan KPK di daerah. Tugas koordinasi dan supervisi sebelumnya sudah dikerjakan oleh KPK, namun merupakan unit di bawah kedeputian Pencegahan dan Penindakan.
"Mengingat kedua tugas tersebut sangat penting, perlu untuk diperkuat dari aspek kelembagaannya dengan membentuk suatu kedeputian. Hal ini sesuai dengan tugas KPK sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 huruf b dan d UU 19 tahun 2019," ucap Alex.
Kemudian tugas dewan pengawas dan Inspektorat. Dimana fungsi pengawasan sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal (PI) yang melaksanakan tugas dan fungsi menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin pegawai.
"Sedangkan pemeriksaan disiplin ke depan menjadi tugas Inspektorat dan Direktorat PI dihapuskan" kata Alex.
Dimana, pembentukan Dewas merupakan amanat Pasal 37B UU 19/2019 tugasnya melaksanakan, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik.
"Sehingga, sebagian tugas dan karena kewenangan PI ini telah diambil alih oleh dewas," ucap Alex.
Baca Juga: KPK Terima Dokumen Skandal Djoko Tjandra Dari Bareskrim Dan Kejagung
Selanjutnya tugas Pengaduan Masyarakat tetap dilaksanakan dengan mengganti nomenklatur menjadi Direktorat Layanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat dibawah tugas Kedeputian Informasi dan Data atay Inda sebagai pusat Big Data.
