Suara.com - Ketua DPP FPI Slamet Ma'arif merespons soal pernyatan keras Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang berseru agar FPI dibubarkan.
Menanggapi hal itu, Slamet justru mengingatkan kepada Pangdam soal sejarah TNI dan ulama. Jika ditilis dari historisnya, kata Slamet, TNI sudah dekat dengan umat muslim sejak dahulu.
Sehingga ia meminta kepada TNI untuk tidak mau diadu domba dengan ulama serta umat Islam.
"Saya menasehati, bahwa TNI didirikan oleh ulama (Jendral Sudirman) dan dari dulu menyatu dengan umat Islam, jadi TNI jangan mau diadu dengan ulama dan umat Islam," ujarnya saat dihubungi Suara.com, Jumat (20/11/2020).
Ketua Persaudaraan Alumni 212 itu pun mengaku sangat percaya jika korps TNI masih menjadi bagian dari umat muslim di Indonesia.
"Saya yakin TNI tetap sehati dengan ulama dan umat Islam untuk mempertahankan NKRI."
Selain itu, Slamet juga mengomentari soal pencopotan spanduk bergambar bergambar Habib Rizieq Shihab yang dilakukan TNI. Aksi pencopotan itu ternyata atas perintah Pangdam Jaya.
Slamet menyebut kalau baliho-baliho itu dipasang guna menyambut kedatangan Rizieq ke tanah air pada 10 November 2020. Karena momen tersebut sudah terlewati maka FPI tak menyoal baliho Rizieq diturunkan aparat TNI.
"Spanduk yang dicabut spanduk ucapan selamat datang IB HRS dan beliau sudah ada di tanah air, jadi enggak masalah TNI bantu satpol PP," kata dia.
Berseru Bubarkan FPI
Sebelumnya, Dudung Abdurachman menegaskan perihal penurunan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab oleh pria berpakaian loreng adalah perintahnya. Ia memperingatkan kepada Front Pembela Islam (FPI) untuk tidak seenaknya.
Dudung mengatakan kalau sebelumnya baliho-baliho itu sempat diturunkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) namun kembali dinaikkan. Akhirnya ia pun keluarkan komando untuk menurunkannya kembali.
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya. Karena berapa kali Satpol PP menurunkan dinaikkan lagi. Perintah saya itu," kata Dudung di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).
Dudung menekankan kalau terdapat aturan yang meski diikuti di Indonesia sebagai negara hukum, bahkan untuk memasang baliho sekalipun.
"Kalau masang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," ujarnya.
TERPOPULER
