Suara.com - Ronald Tapilatu, Kepala Biro Papua Persekutuan Gereja-gereja di indonesia (PGI) mengaku prihatin dengan masalah hak asasi manusia di Papua yang terus meningkat.
Ia juga mempertanyakan soal pendekatan militer yang hingga saat ini belum mau diubah pemerintah.
Ronald menilai tidak ada perubahan dari masalah hak asasi manusia di Papua yang biasanya meningkat menjelang akhir tahun. Menurutnya, masalah HAM di Papua itu bahkan masih sama sejak berpuluh-puluh tahun.
"Sejak 50 tahun lebih Papua berintegrasi dengan negara kesatuan republik Indonesia sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan dari pemajuan kehormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia," kata Ronald dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (24/11/2020).
Kemudian ia juga menyinggung soal pendekatan keamanan yang dipilih oleh pemerintah untuk mengamankan daerah rawan di Papua. Menurutnya, pemerintah memang terus menggunakan pendekatan keamanan untuk membangun infrastruktur di Papua.
"Artinya bahwa negara memandang pendekatan yang dilakukan untuk membangun Papua tidak berubah selain dengan pendekatan keamanan dan itu yang sangat miris. Karena sejak Papua berintegrasi sampai dengan hari ini ya kita terus menyaksikan setiap hari bagaimana orang-orang Papua itu bersimbah darah," ujarnya.
Dengan begitu, PGI dan juga gereja-gereja di Papua lainnya mempertanyakan perubahan kebijakan tata kelola keamanan di timur Indonesia itu. Menurutnya hal tersebut mesti menjadi koreksi dan catatan bagi pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
