Ahli: Permainan Lobster Ada Dari Dulu, Baru Berhenti saat Susi Jadi Menteri

Suara.com - Pakar hukum Asep Iwan Iriawan buka suara soal Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK. Asep mengatakan bahwa 'permainan' lobster ini sudah terjadi sejak lama, dan sempat berhenti saat Susi Pudjiastuti jadi menteri.

Hal tersebut dikatakan Asep Iwan Iriawan saat diwawancara dalam program 'BREAKING NEWS - Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK' yang tayang di Kompas TV, Rabu (25/11/2020).

Menurut Asep Iwan Iriawan, kasus ekspor lobster sebenarnya bukan terjadi saat ini saja. Karena memang ekspor benih lobster ini memiliki nilai yang besar.

"Masalah lobster ini bukan hanya saat ini, sebelumnya juga dibicarakan, kebijakan-kebijakan yang dulu Bu Susi dan yang sekarang, itu ada 'permainan-permainan' yang nilainya sangat besar. Jadi ketika KPK 'mengintip' dengan izin Dewan Pengawas tidak aneh bagi saya, karena itu nilainya sangat besar," kata Asep Iwan Iriawan.

'Permainan' lobster sempat berhenti saat Susi Pudjiastuti jadi menteri

Lebih lanjut, Asep Iwan Iriawan mengatakan bahwa 'permainan' lobster ini sudah terjadi sejak lama, dan sempat berhenti saat Susi Pudjiastuti jadi menteri.

"Bermainnya pengusaha dan penguasa di cerita lobster ini tidak saat ini, tapi yang lalu. Bahkan bertahun-tahun yang lalu ketika mengajar di Lemhanas sudah saya katakan kejahatan di laut ini, bagaimana permainan ini, dan ini berlanjut, berhenti itu ketika menterinya Susi," ungkap pakar hukum ini.

Menurut Asep, usai Susi Pudjiastuti tidak menjabat lagi, 'permainan' ini berulang kembali.

"Setelah Susi, permainan ini berulang, dan ini sudah jadi bahan gossip di kalangan mereka itu sudah saling tahu, kalau sampai di KPK ya kalau kata anak sekarang ya kegeplah dia," kata Asep Iwan Iriawan blak-blakan.

Menteri yang 'teriak' dengan dalilnya soal ekspor lobster memang mencurigakan

Pakar hukum ini pun mengatakan bahwa menteri yang 'teriak' dengan dalilnya soal ekspor lobster memang mencurigakan.

"Cuma mengerikan kalau setingkat menteri yang teriak-teriak kemarin dengan dalilnya bagaimana ekspor impor tentang lobster ya itu orang juga mencurigakan, apalagi di majalah tertentu itu dimuat (Tempo) bagaimana permainan-permainan itu terjadi sehingga wajar kalau KPK menangkap," ujar Asep Iwan Iriawan.

Pakar hukum ini pun berharap KPK membuka kasus ini seterang-terangnya.

"Cuma saya salut semoga timbul kepercayaan masyarakat kepada KPK, dan ketika KPK mendapat kepercayaan dari masyarakat semoga bisa dibuka seterang-terangnya," kata Asep Iwan Iriawan.

"Yang lebih penting lagi, saya pikir ini keberanian KPK yang ditunjukkan kepada publik tanpa pandang bulu siapapun, dan saya kira presiden harus terang benderang membuka bahwa menterinya terlibat korupsi, dan ini fatal sekali," imbuh Asep.

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Netizen: Kami Rindu Ibu Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (25/11/2020) dini hari.

Berdasarkan informasi, Edhy Prabowo ditangkap setelah perjalanan pulang dari Amerika Serikat.

"Benar, jam 01.23 dini hari di Soetta," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta.

Sejauh ini belum diketahui dalam kasus apa Edhy Prabowo ditangkap KPK. Namun kuat dugaan, Eddy Prabowo terjerat kebijakan izin benih lobster atau benur.

Atas peristiwa ini, mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti pun jadi trending topik twitter, dimana sudah sebanyak 1,461 tweet yang menyebut nama pemilik maskapai Susi Air.

Dalam curian netizen bernama @ikanatassa yang mengatakan kami rindu bu Susi " don't well all miss bu Susi

Sementara netizen lain @nyonyondh mengatakan nada mengejek "Baby lobster dududu ,,, baby lobster dududu ,,, baby lobster dududu ,,, baby lobster ...

Memang, sebelumnya Susi Pudjiastuti adalah orang paling keras dalam menolak kebijakan ekspor benih lobster, dirinya beralasan melarang ekspor benih lobster adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster itu sendiri sebelum diperjualbelikan di pasar global.

Selain itu, Susi ingin populasi lobster dapat tumbuh berkelanjutan di laut Indonesia sebelum terjadi kelangkaan.

Untuk itu, tak hanya melarang ekspor, Permen KP nomor 1 Tahun 2015 yang diteken Susi juga melarang segala bentuk penangkapan benih lobster.

Sebab, selama ini, penangkapan benih lobster malah menguntungkan bagi negara tetangga terutama Vietnam.

Masyarakat yang diizinkan menangkap benih lobster akan menjual benih lobster ke negara lain, lalu diekspor oleh negara tersebut dengan nilai lebih tinggi dari yang dijual oleh Indonesia.

Vietnam sering diuntungkan jika mendapat pasokan benih lobster dari Indonesia. Angka ekspor Vietnam mencapai 1.000 ton per tahun, sementara Indonesia hanya dapat ekspor 300 ton per tahun.

Namun di era Menteri KKP Edhy Prabowo yang sekarang, kebijakan itu dihapus dan justru boleh melakukan ekspor benih lobster.