Suara.com - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan turut mengomentari soal adanya dugaan praktik suap ekspor benih lobster yang telah menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka.
Kasus suap yang berhasil ditemukan KPK tersebut menjadi bukti kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya fokus pada regulasi benih lobster.
Abdi mengaku masih ingat dengan permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowo kepada seluruh menteri untuk bisa bekerja keras dan mencari terobosan untuk mengatasi krisis serta meningkatkan perlindungan ekonomi masyarakat karena pandemi Covid-19.
Karena itu, ia menilai kalau KKP sesungguhnya memiliki peran guna memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha. Akan tetapi, kenyataannya berkata lain.
"Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP dimana sampai dengan bulan September 2020 lalu, penyerapan anggaran hanya 50,28 persen dari pagu APBN sebesar Rp 5,082 triliun," kata Abdi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/11/2020).
Kondisi tersebut justru menjadi ironi lantaran di satu sisi masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhkan intervensi dan stimulus pemerintah guna mempertahankan keberlanjutan kehidupan serta usaha.
Abdi juga mengemukakan kalau belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya itu hanya sebesar Rp 328 miliar atau 32,24 persen dari pagu senilai Rp 1.018 triliun.
"Tujuan pemerintah melakukan refocusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai," tuturnya.
Dengan demikian, Abdi menilai momentum sekarang ini seharusnya dimanfaatkan oleh KKP guna kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.
"PR KKP masih banyak seperti bagaimana upaya menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemi."
TERPOPULER
