alexametrics

Anies dan Pejabatnya Diperiksa Soal Kerumunan Hajatan, Begini Kata Wagub

Chandra Iswinarno | Fakhri Fuadi Muflih
Anies dan Pejabatnya Diperiksa Soal Kerumunan Hajatan, Begini Kata Wagub
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan keterangan soal kerumunan hajatan di rumah Rizieq Shihab kepada jurnalis saat tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (23/11/2020). [ANTARA FOTO/Galih Pradipta]

Kasus kerumunan hajatan di rumah pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berbuntut pada terseretnya sejumlah pejabat Pemerintahan DKI Jakarta.

Suara.com - Kasus kerumunan hajatan di rumah pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berbuntut pada terseretnya sejumlah pejabat Pemerintahan DKI Jakarta, termasuk Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya, Ahmad Riza Patria yang diperiksa polisi pada 14 November 2020. 

Kepolisian sendiri menyatakan ada unsur pelanggaran tindak pidana dalam kegiatan itu.

Saat ditanya jika nantinya polisi menetapkan tersangka dari kalangan pejabat DKI Jakarta, Riza mengaku siap menerimanya. Ia menyatakan, pihaknya hanya akan mengikuti segala ketentuan yang berlaku.

"Kita mengikuti aturan dan ketentuan yang ada," ujar Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Jumat (27/11/2020).

Baca Juga: Diam-Diam Habib Rizieq Sudah Tes Swab, Satgas Covid-19 Kota Bogor Tak Tahu

Karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan tindak pidana pada acara itu kepada kepolisian.

"Sepenuhnya itu jadi wilayah aparat hukum," jelasnya.

Ia juga menyatakan tidak akan mengganggu proses hukum yang berlangsung. Tiap instansi seperti pemprov dan kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

"Tidak ada wilayah kami di pemprov untuk komentari yang bukan wilayah. Kita hormati masing-masing instansi jajaran sesuai dengan tupoksi masing-masing," katanya.

Sebelumnya, Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menduga pelanggaran protokol kesehatan di hajatan Habib Rizieq Shihab mengandung tindak pidana.

Baca Juga: Ada Baliho Besar Bertulis 'I Love You Bib' di Warung Lieus Sungkharisma

Tindak pidana itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Komentar