Fadli Zon: Papua Barat Deklarasi Merdeka, Pak Jokowi Masih Sibuk Urus HRS?

Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon mengkritik sikap pemerintah yang masih terus mengurusi persoalan terkait Rizieq Shihab. Padahal masalah genting lainnya muncul di depan mata, salah satunya Papua Barat yang mendeklarasikan kemerdekaannya.

Kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disampaikan oleh Fadli melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.

Dalam cuitannya, Fadli Zon menandai akun milik Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI dan Kapolri.

Fadli merasa heran dengan sikap pemerintah yang masih sibuk mengurusi masalah Rizieq di tengah berhembusnya kabar deklarasi kemerdekaan Papua Barat.

"Pak @jokowi, pak @mohmahfudmd, Panglima TNI, Kapolri, Benny Wenda jelas-jelas sudah menantang RI, kok masih sibuk urus HRS?" kata Fadli seperti dikutip Suara.com, Kamis (3/12/2020).

Deklarasi Sepihak

Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebelumnya mendeklarasikan secara sepihak pembentukan pemerintah sementara Republik West Papua.

Mereka kemudian mengangkat Benny Wenda menjadi Presiden sementara Republik West Papua. Benny Wenda adalah eksil yang menetap di Inggris.

Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.

ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.

Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.

Sebagai presiden sementara, Benny Wenda yang kekinian menjadi eksil di Inggris, menurut ULMWP akan menjadi representasi Republik West Papua dalam acara-acara internasional.

Selain itu, demikian dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.

Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal.

"Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West papua adalah ilegal," tegasnya.