Suara.com - Curhatan seorang nakes di Twitter tentang ribetnya regulasi pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) picu warganet berkomentar. Dia merasa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak terlalu paham mengenai aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan kasus baru di Pilkada serentak 9 Desember 2020.
Dalam utas diakun @afrkml ini menunjukkan sebuah video tutorial memakai dan melepaskan APD Covid-19 atau hazmat.
Dia juga menuliskan apakah petugas KPU sanggup memasang dan membuka hazmat yang ruwet dan tebal, karena ada aturan tersendiri.
"Mau diajarin masang APD berapa pertemuan petugas KPU-nya? Yakin sanggup pakai hazmat yang ruwet dan tebal kayak begini? Masangnya aja ada aturan dan urutannya. Ini baru masangnya," tulis cuitan akun @afrkml seperti dikutip Suara.com pada Jumat (4/12/2020).
"Ngelepasnya pun juga sama ruwetnya. Malahan, aturan ngelepasnya pun jauh lebih ketat, ruwet, dan hati-hati. Jika keliru atau salah sedikit, risiko ketularannya gede loh. Kalau kamu jadi petugasnya, mau terjun ke ruang isolasi?," lanjut utas tersebut.
"Mohon dipikirkan kembali kebijakannya," lanjutnya.
Utasan ini dipicu karena kebijakan pemerintah untuk tetap melaksanakan kegiatan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19.
Walau aktivitas ini dilakukan dengan protokol kesehatan, tetap saja menimbulkan kontroversi beberapa pihak. Seperti cuitan akun @afrmkl yang menentang hal itu.
Cuitan ini pun memantik warganet berkomentar.
"Hatiku sakit banget kalau ngeliat nakes sesusah ini pake APD sedangkan masyarakat masih bodoh amat sama covid. Tolong dong dipake hati nuraninya, bayangin kalau di posisi mereka, kira-kira sanggup nggak ngelakuin itu berbulan bulan? Panas, pengap, capek. Pemerintah juga tolong dong dipikirin lagi pilkadanya," curhat akun @maudlinamida.
"Partisipasi pemerintah juga harus ada. Ketegasan penindakan, tracing testing. Pemulihan ekonomi, dan lainnya. Percuma kalau kita jual kisah nakes. Kalau ternyata nasib masyarakatnya ternyata jauh lebih ngenes dari nakes kita," timpal akun @mfikrinafis2.
"Ini yang sampai sekarang nggak masuk logika. Kalau memang mereka mau tetap pilkada, bisa kan kalau dibikin online? Dan jangan maksain orang-orang yang sakit itu menanggung beban egoisnya pihak-pihak yang lagi bertarung. Lah mikir hidupnya sendiri saja mereka pusing, yakali disuruh mikirin obsesi orang-orang yang nggak mereka kenal," komentar akun @atina_E.
"Wkwkwk, aku sudah beberapa kali nolak jadi salah satu panitia atau petugas KPU di beberapa TPS setempat. Padahal fee-nya lumayan, malah disindir. Ya gimana nggak mau, karena riwet pakai APD, sedangkan gue asma, malah bengek pakai masker mulu, terus panas juga, belum lagi nyokap sakit, jadi ya yang aman sajalah," tulis akun @Lutaehunc.
Hingga saat ini, pemerintah melalui Ombudsman RI masih melanjutkan pendataan dan penyaluran APD ke beberapa kota.
Ombudsman memastikan kepatuhan KPU menyelenggarakan Pilkada serentak sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi.
TERPOPULER
