Suara.com - Anak dan menanantu Presiden Joko Widodo yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini menjadi sorotan media asing.
Pada sebuah artikel yang berjudul "Indonesian politics is becoming a family affair", media asal Inggris, The Economist menyoroti tentang pernyataan presiden yang dahulu pernah ia lontarkan
Media Inggris tersebut mengatakan, Presiden Jokowi pernah mengatakan para politikus baru di lingkaran keluarganya tidak akan bergantung padanya.
Pernyataan tersebut sempat dimuat dalam buku autobiografi Jokowi yang diterbitkan pada 2018 lalu.
"Menjadi presiden bukan berarti menyalurkan kekuasaan kepada anak-anak saya," tulis The Economist dalam artikel yang diterbitkan pada Kamis (3/12), mengutip pernyataan Jokowi di autobiografinya.
The Economist menuliskan, Jokowi tampaknya sudah berubah pikiran ditandai dengan majunya putra pertamanya yakni Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution dalam pilkada 9 Desember di bawah naungan PDIP.
Gibran mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta, jabatan yang dahulu pernah dipegang oleh Jokowi. Sementara Bobby mencalonkan sebagai Wali Kota Medan.
The Economist menyebutkan bahwa pencalonan anak dan menantunya sebagai momentum "luar biasa", mengingat Jokowi awalnya menolak memberikan jalan bagi keluarganya untuk terjun ke dunia politik.
The Economist juga menyoroti putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tangerang Selatan. Selain itu keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djoyohadikudumo yang maju sebagai wakil wali kota Tangsel berpasangan dengan Muhammad juga menjadi sorotan.
"Putra dan menantu Jokowi bukan satu-satunya orang yang memiliki ikatan dengan istana yang terlibat dalam kehebohan (Pilkada)," tulis The Economist.
"Putri wakil presiden, yang mencalonkan diri sebagai wali kota Tangerang Selatan, kota yang berbatasan dengan Jakarta, bersaing dengan keponakan menteri pertahanan (RI)," sambungnya.
Selain itu, The Economist ikut menyoroti kekecewaan masyarakat Indonesia atas politik dinasti di tanah air yang semakin marak.
Media tersebut menuliskan pada 2015, dewan parlemen membuat undang-undang yang melarang keluarga petahana mencalonkan diri sebagai bupati, wali kota, atau gubernur. Namun UU itu dianggap tidak konstitusional oleh pengadilan dan langsung dibatalkan.
TERPOPULER
