alexametrics

Gerakan KawalCOVID19 Merasa Dicatut Tanpa Izin Oleh Pemerintah di BDF

Dwi Bowo Raharjo | Stephanus Aranditio
Gerakan KawalCOVID19 Merasa Dicatut Tanpa Izin Oleh Pemerintah di BDF
Gerakan sukarela warganet Indonesia, KawalCOVID19 merasa dicatut tanpa izin oleh Pemerintah dalam pidato Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 13th Bali Democracy Forum (BDF) di Nusa Dua, Bali, Kamis (10/12/2020). (Ist)

"Kami adalah nonpartisan dan tidak memiliki kemitraan apa pun dengan pemerintah maupun politisi."

Suara.com - Gerakan sukarela warganet Indonesia, KawalCOVID19 merasa dicatut tanpa izin oleh Pemerintah dalam pidato Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 13th Bali Democracy Forum (BDF) di Nusa Dua, Bali, Kamis (10/12/2020).

KawalCOVID19 menegaskan bahwa gerakan ini adalah gerakan non-partisan yang tidak memiliki kerja sama apapun dengan pemerintah.

Mereka bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, media, para ahli dan pemerhati Covid-19 serta didukung relawan kreatif dan IT dalam pembuatan konten dan materi edukasi tentang Covid-19.

"Kami adalah nonpartisan dan tidak memiliki kemitraan apa pun dengan pemerintah maupun politisi. Independensi adalah hal paling berharga yang dapat kami tawarkan, baik kepada pembuat kebijakan maupun publik," tulis @KawalCOVID19.

Baca Juga: Bertemu Menlu Inggris, Retno dan Erick Bahas Kerja Sama Vaksin Covid-19

Mereka menyayangkan Menteri Retno menggunakan logo KawalCOVID19 tanpa izin di dalam forum kerja sama tahunan negara-negara demokrasi di Asia tersebut.

"Apabila ada pihak-pihak yang ingin menggunakan logo dan nama kami dalam materi komunikasinya, mohon menghubungi Tim KawalCovid19 via jalur-jalur media sosial kami," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menjelaskan, logo tersebut hanya salah satu contoh partisipasi publik dalam penanganan pandemi corona yang diperbolehkan sebagai bentuk demokrasi oleh pemerintah.

"Mungkin yang perlu dicermati pada saat pidato Menlu tadi disampaikan bahwa di Indonesia terdapat ruang bagi LSM dan media untuk mengkritisi pemerintah, contoh yang diberikan ada beberapa. jadi tidak dikaitkan dengan satu kerja sama tertentu," kata Faizasyah saat dikonfirmasi Suara.com, Kamis (10/12/2020).

Dalam pidatonya sendiri, Retno menyampaikan bahwa partisipasi publik dalam demokrasi sangat berpengaruh dalam penanganan pandemi, hal itu diucapkannya di hadapan 25 duta besar dari negara yang menganut paham demokrasi.

Baca Juga: Urus Vaksin Corona, Menlu Retno, Erick Thohir dan Tim Kemenkes Datangi WHO

"Keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan merupakan faktor kunci lain dalam membangun kepercayaan. Media dan lembaga sosial masyarakat (LSM) melakukan check and balance untuk langkah-langkah pemerintah dan kinerja respons pandemi," kata Retno.

"Masyarakat sipil kita yang kuat telah secara aktif terlibat dalam mengawasi pekerjaan pemerintah, termasuk melaksanakan inisiatif pengawasan Covid-19, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut inisiatif KawalCOVID19, bersama kita lanjutkan transparansi dan keterlibatan masyarakat untuk memulihkan kepercayaan sosial dan memastikan demokrasi berjalan selama pandemi," sambung Retno sambil menampilkan logo KawalCOVID-19.

Komentar