REGIONAL:
Suara.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memprotes Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait kerumunan massa jemput kepulangan Rizieq Shihab beberapa waktu lalu.
Ridwan Kamil mempertanyakan alasan kerumunan massa saat penjemputan Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada 10 November lalu tidak diperiksa.
Sementara, kerumunan massa saat Rizieq menghadiri acara di Megamendung, Jawa Barat diperiksa.
Bahkan, Ridwan Kamil sebagai kepala daerah diminta bertanggung jawab atas kerumunan massa simpatisan Rizieq tersebut.
Padahal, menurut Ridwan Kamil kerumunan di bandara tersebut telah merugikan sektor kesehatan hingga ekonomi.
Protes tersebut disampaikan oleh Ridwan Kamil melalui akun Twitter miliknya @ridwankamil.
"Mengapa kerumunan di bandara yang sangat masif dan merugikan kesehatan atau ekonomi tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali," kata Ridwan Kamil seperti dikutip Suara.com, Rabu (16/12/2020).
Menurut Ridwan Kamil, seharusnya pemerintah pusat dan daerah bersama-sama memikul tanggung jawab atas kerumunan massa yang terjadi.
Bukan justru melemparkan tanggung jawab tersebut kepada kepala daerah setempat saja.
"Pusat daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai tanggung jawab. Mohon maaf jika tidak berkenan," ungkap Ridwan Kamil.
Izin Kerumunan Massa Rizieq
Mahfud MD mengakui telah memberikan izin Rizieq pulang ke Indonesia dan dijemput dengan syarat simpatisan harus tertib.
Namun, izin tersebut hanya berlaku pada saat penjemputan Rizieq di bandara hingga mengantarkan Rizieq ke kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat.
Diluar proses penjemputan di hari itu, Mahfud menegaskan hal itu di luar diskresi yang diberikannya.
"Acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan,"
Ia menegaskan kepulangan Rizieq merupakan hak yang harus dilindungi. Mahfud mengaku bingung apa kesalahannya sehingga dituding harus bertanggung jawab.
"Dimana salahnya? Dia kan tak bisa dilarang pulang. Diskresi penjemputan HRS diantar sampai rumah, sesudah diantar sampai rumah ya selesai," ungkapnya.
TERPOPULER
