alexametrics

Kubu Jumhur Hidayat: Ditangkap karena Cuitan Langgar Hak Berekspresi

Agung Sandy Lesmana | Bagaskara Isdiansyah
Kubu Jumhur Hidayat: Ditangkap karena Cuitan Langgar Hak Berekspresi
Petinggi Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (16/10/2020). [ANTARA FOTO/Reno Esnir]

"Ditangkap ditersangkakan dengan tweet-nya itu adalah pelanggaran kebebasan berekspresi."

Suara.com - Kuasa Hukum Pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jumhur Hidayat, Oky Wiratama mengklaim bahwa cuitan kliennya yang dianggap berita bohong menimbulkan keonaran saat unjuk rasa tolak UU Omnibus Cipta Kerja tidak lah benar. Menurutya, cuitan Jumhur tak ada korelasinya dengan kerusuhan demo. 

Oky mengatakan, dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan dianggap tak adil. Cuitan kliennya dianggap tak timbulkan keonaran soal aksi tolak UU Omnibus Law Ciptaker. 

"Terkait tweet penolakan Omnibus Law itu tak ada kaitannya dengan menyebabkan keonaran karena kalau kita tracking tweet Jumhur terjadi pada pada bulan Oktober 2020 sementara penolakan tentang Omnibus Law sudah terjadi jauh sebelum itu di bulan Juli 2020," kata Oky usai hadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/1/2021). 

M Isnur, kuasa hukum Jumhur lainnya juga menilai, apa yang dialami kliennya tersebut merupakan pelanggaran HAM. Isnur mengatakan, penangkapan Jumhur karena cuitannya di Twitter telah melanggar kebebasan berekspresi. 

Baca Juga: Kuasa Hukum Minta Pentolan KAMI Jumhur Dihadirkan Dalam Ruang Sidang

"Ditangkap ditersangkakan dengan tweet-nya itu adalah pelanggaran kebebasan berekspresi, di mana orang ngetweet orang berbicara ditangkap tanpa ada alasan yang jelas," tuturnya. 

Kemudian, Isnur menilai telah terjadi pelanggaran juga dimana ia mengaku sudah berbulan-bulan tak bisa menemui kliennya di Rutan Baredkrim lantaran selalu dihalang-halangi. 

"Kemarin kami berupaya bertemu di Rutan tapi dihalang-halangi untuk bertemu, makanya kami tadi di ruang sidang mendesak hakim untuk memperingatkan jaksa dan polisi untuk memberikan akses kami untuk bertemu," tandasnya. 

Sebelumnya, Jumhur didakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menimbulkan keonaran melalui cuitannya di Twitter soal UU Omnibus Law Cipta Kerja.

 Jumhur juga dianggap dengan cuitannya membuat masyarakat menjadi berpolemik. Hal tersebut berimbas kepada aksi unjuk rasa pada 8 Oktober 2020 di Jakarta dan berakhir ricuh. 

Baca Juga: Didakwa Sebar Hoaks Berujung Demo, JPU: Jumhur Tak Tahu Isi UU Ciptaker

Bahwa terdakwa dalam menyebarkan informasi melalui akun Twitternya tersebut terdakwa memasukkan tulisan yang berisi kalimat-kalimat yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yaitu golongan pengusaha dan buruh," tutup jaksa bacakan dakwaan. 

Komentar