Suara.com - Kuasa Hukum Pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jumhur Hidayat, Oky Wiratama mengklaim bahwa cuitan kliennya yang dianggap berita bohong menimbulkan keonaran saat unjuk rasa tolak UU Omnibus Cipta Kerja tidak lah benar. Menurutya, cuitan Jumhur tak ada korelasinya dengan kerusuhan demo.
Oky mengatakan, dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan dianggap tak adil. Cuitan kliennya dianggap tak timbulkan keonaran soal aksi tolak UU Omnibus Law Ciptaker.
"Terkait tweet penolakan Omnibus Law itu tak ada kaitannya dengan menyebabkan keonaran karena kalau kita tracking tweet Jumhur terjadi pada pada bulan Oktober 2020 sementara penolakan tentang Omnibus Law sudah terjadi jauh sebelum itu di bulan Juli 2020," kata Oky usai hadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/1/2021).
M Isnur, kuasa hukum Jumhur lainnya juga menilai, apa yang dialami kliennya tersebut merupakan pelanggaran HAM. Isnur mengatakan, penangkapan Jumhur karena cuitannya di Twitter telah melanggar kebebasan berekspresi.
"Ditangkap ditersangkakan dengan tweet-nya itu adalah pelanggaran kebebasan berekspresi, di mana orang ngetweet orang berbicara ditangkap tanpa ada alasan yang jelas," tuturnya.
Kemudian, Isnur menilai telah terjadi pelanggaran juga dimana ia mengaku sudah berbulan-bulan tak bisa menemui kliennya di Rutan Baredkrim lantaran selalu dihalang-halangi.
"Kemarin kami berupaya bertemu di Rutan tapi dihalang-halangi untuk bertemu, makanya kami tadi di ruang sidang mendesak hakim untuk memperingatkan jaksa dan polisi untuk memberikan akses kami untuk bertemu," tandasnya.
Sebelumnya, Jumhur didakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menimbulkan keonaran melalui cuitannya di Twitter soal UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Jumhur juga dianggap dengan cuitannya membuat masyarakat menjadi berpolemik. Hal tersebut berimbas kepada aksi unjuk rasa pada 8 Oktober 2020 di Jakarta dan berakhir ricuh.
Baca Juga: Kuasa Hukum Minta Pentolan KAMI Jumhur Dihadirkan Dalam Ruang Sidang
Bahwa terdakwa dalam menyebarkan informasi melalui akun Twitternya tersebut terdakwa memasukkan tulisan yang berisi kalimat-kalimat yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yaitu golongan pengusaha dan buruh," tutup jaksa bacakan dakwaan.
Dalam dakwaan itu, Jumhur dijerat dengan dua pasal alternatif. Pertama, dia dijerat Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 15 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU RI nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
