Infografis
Suara.com - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh Jumhur Hidayat, menanggapi santai kekhawatiran sejumlah kalangan terkait perkembangan pesat kecerdasan buatan alias Artificial Intellegence (AI) dan platform ekonomi digital. Menurut Jumhur, tantangan teknologi justru menjadi ujian kepemimpinan.
Selaku Ketua Delegasi Buruh Indonesia dalam Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) yang digelar di Jenewa, Swiss, Jumhur menilai bahwa polemik seputar AI bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi.
"Masalah AI dan Platform Ekonomi Digital adalah masalah pemimpin. Jika pemimpin bertekad melindungi rakyatnya, maka pasti ada jalan keluar mengatasinya," ujar Jumhur dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/6/2025).
Jumhur Hidayat meyakini, forum ILO yang mempertemukan pemimpin pemerintahan, serikat buruh, dan kalangan pengusaha akan memainkan peran penting dalam memastikan teknologi digital memberikan manfaat konkret bagi individu, masyarakat, hingga dunia secara luas.
![Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat usai membuka Konferda KSPSI Gunungkidul. [Kontributor Suarajogja.id/Julianto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/05/80507-jumhur-hidayat.jpg)
"Dengan kata lain, solidaritas buruh akan memicu para pemangku kepentingan untuk meningkatkan peradaban dunia," tegas Jumhur Hidayat.
Lebih lanjut, dia juga menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah Indonesia yang telah memberikan perlindungan hukum kepada sekitar 6 juta pengemudi daring, menjadikan mereka bagian dari pekerja formal dalam skema ekonomi digital.
Jumhur Hidayat berharap, kelak Konvensi Pekerja Platform Ekonomi Digital dapat dilahirkan dan diratifikasi, sehingga status pekerja informal bisa secara otomatis beralih menjadi pekerja formal yang lebih terlindungi secara hukum dan sosial.
Terkait persoalan klasik buruh, Jumhur menyinggung praktik outsourcing dan kontrak kerja jangka pendek yang terus berulang. Ia menyebut praktik tersebut mengaburkan batas antara status pekerja formal dan informal.
"Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang berencana menghapus outsourching, yang berarti juga melarang kontrak kerja jangka pendek yang berulang," lanjutnya.
Baca Juga: Imbas Prabowo dan Megawati Makin Lengket: Gibran Terancam jadi Wapres Seremonial?
Tak hanya itu, dalam pidatonya, Jumhur juga menyerukan semangat solidaritas global dengan mengingat kembali Konferensi Asia Afrika di Bandung 70 tahun silam.
Lebih lanjut, Jumhur Hidayat juga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menolak segala bentuk penindasan.
"Dengan memperingari Semangat Bandung, kita berterima kasih Konferensi ILO telah menetapkan Palestina sebagai Negara Pengamat Non-Anggota," pungkas Jumhur.
Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Rudi HB Daman mengeklaim berbagai isu yang diperjuangkan delegasi buruh Indonesia dalam Konferensi ILO ke-113, mulai dari amandemen Konvensi Pekerja Maritim, isu Palestina dan Myanmar, hingga risiko biologis dan ekonomi platform berhasil diperjuangkan sesuai harapan.
Sementara itu, perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Aditya Warman, mengingatkan pentingnya peningkatan kapabilitas dan produktivitas pekerja demi menjaga keberlanjutan serta daya saing sumber daya manusia Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan nasional.
