Suara.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah jika ingin merealisasikan rencana vaksin mandiri yang dikelola swasta.
Daeng menegaskan pelaksanaan vaksin mandiri atau berbayar tidak boleh mengganggu program vaksinasi gratis yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Prinsipnya yang mandiri ini jangan mengganggu yang gratis, sehingga vaksin yang sudah disediakan untuk yang gratis ini tidak sampai masuk ke yang mandiri. Ini harus dijaga kuota pengadaannya," kata Daeng dalam diskusi virtual, Jumat (22/1/2021).
Untuk menjamin program vaksinasi gratis, Daeng mengusulkan agar merek vaksin mandiri harus dibedakan dari vaksin gratis yang sejauh ini sudah masuk ke Indonesia yakni Vaksin CoronaVac buatan Sinovac Biotech, China.
"Agar terjaga kalau bisa jenis vaksinnya dibedakan, misalnya yang gratis ini Sinovac, maka yang mandiri tidak boleh pakai Sinovac, harus pakai yang lain. Kalau mandiri juga pakai Sinovac ini khawatir ada pengalihan," ujarnya.
Kemudian, Daeng juga meminta pemerintah untuk membuat kriteria siapa saja penerima vaksin gratis dan vaksin mandiri agar tepat sasaran, jangan sampai ada yang dapat double atau tidak dapat sama sekali.
"Supaya distribusinya baik, itu harus ditentukan yang menjadi sasatan gratis itu siapa, yang tidak menjadi sasaran gratis otomatis menjadi mandiri itu siapa, ini perlu dipastikan oleh pemerintah," jelasnya.
Daeng mengusulnya para penerima vaksin gratis antara lain masyarakat tidak mampu dilihat dari data BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, dan pelayan publik.
Terkahir, Daeng meminta pemerintah untuk menetapkan standar harga vaksin mandiri dengan harga terjangkau agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Baca Juga: IDI Jelaskan Alasan Bupati Sleman Positif Corona Meski Sudah Divaksin COVID
"Kalau tidak maka yang mandiri khawatir terlalu melambung jauh harganya, saya kira fungsi pemerintah disini," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah terus menggodok rencana pembukaan vaksinasi jalur mandiri yang dikelola swasta, Presiden Joko Widodo mengatakan hal ini dipertimbangkan agar mempercepat proses vaksinasi di dalam negeri.
"Banyak dari pengusaha sampaikan, pak bisa tidak vaksin mandiri? Ini baru kami akan putuskan karena perlu untuk dipercepat. Apalagi, biaya ditanggung perusahaan sendiri, kenapa tidak? Sekali lagi kami harus kelola isu ini dengan baik," kata Jokowi dalam 11th Kompas100 CEO Forum, Kamis (21/1/2021).
Meski begitu, Jokowi menegaskan vaksinasi mandiri bisa dilakukan asalkan merek vaksinnya berbeda dari vaksin yang diberikan secara gratis.
