Suara.com - Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam mencatat sebanyak 269 warga menjadi korban kriminalisasi kasus pertambangan sepanjang 2014 hingga 2020. Ia menyinggung cara penguasa yang mengkriminalisasi warga penolak pembangunan tambang dengan memanfaatkan regulasi yang dibuatnya.
"Sepanjang 2014 sampai 2020 jika ditotal ada 269 korban kriminalisasi pertambangan ini. Mereka menggunakan 20 pasal yang tersebar pada tujuh undang-undang," kata Merah dalam diskusi daring, Jumat (29/1/2021).
Merah menyindir kalau undang-undang yang dibuat oleh parlemen itu digunakan hanya untuk mengkriminalkan warga. Ia mencontohkan dengan kasus seorang nelayan bernama Mandre, warga Kelurahan Pulau Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarang yang menolak pertambangan namun dicokok polisi dengan pasal undang-undang lain.
Mandre menjadi salah satu pihak yang menolak adanya tambang pasir laut di Kepulauan Sangkarang. Ia berhadapan dengan perusahaan penambangan pasir.
Suatu hari, ia dipaksa menerima amplop oleh pihak perusahaan dengan maksud untuk menyuapnya agar menyetujui adanya penambangan pasir. Akan tetapi Mandre menolak dan merobek amplop yang ternyata berisikan uang.
Mandre pun ditangkap pihak kepolisian setempat dengan menggunakan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang negara dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
"Jadi seluruh UU bisa dipakai untuk menjerat dan mengkriminalisasi," ujarnya.
Kemudian, Merah juga mengungkapkan terdapat 69 orang yang menjadi korban kriminalisasi kasus penolakan tambang pada 2020. Enam diantaranya ialah remaja dan anak-anak yang ikut demonstrasi menolak tambang.
"Itu juga dikenakan pasal-pasal kriminal lewat berbagai UU oleh aparat hukum," ungkapnya.
TERPOPULER
