Suara.com - Sejumlah kedutaan asing di Myanmar termasuk Amerika Serikat, Inggris dan perwakilan Uni Eropa mendesak Myanmar "mematuhi norma demokrasi". Sementara Sekretaris Jendral PBB, Antonio Guterres, mengatakan ia mengikuti perkembangan di negara itu dengan sangat khawatir, menyusul laporan bahwa militer kemungkinan menyiapkan kudeta.
Myanmar baru menikmati satu dekade terakhir di alam demokrasi setelah hampir 50 tahun di bawah kekuasaan militer.
Para anggota parlemen Myanmar akan mulai bekerja pada Senin (01/02), sesi baru sejak partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi meraih kemenangan mutlak pada pemilihan umum November lalu.
Namun militer Myanmar yang sangat kuat mempertanyakan validitas kemenangan itu.
- Myanmar tolak klaim PBB 'pembasmian etnis'
- Cegah Muslim Rohingya pulang, Myanmar 'tanam ranjau darat'
- Partai Aung San Suu Kyi kembali menang dalam pemilu Myanmar
Selama berminggu-minggu, militer menuduh terjadinya kecurangan besar dalam pemilu.
Kepala staf angkatan darat, Jendral Min Aung Hlaing, orang paling kuat di negara itu, menolak meredakan kekhawatiran bahwa militer bersiap melakukan kudeta untuk mengambil alih kekuasaan dan menyatakan konstitusi dapat dicabut dalam sejumlah keadaan.
Komisi pemilihan umum Myanmar sendiri mengatakan pemilu diselenggarakan secara bebas dan adil.
Keamanan di ibu kota Naypidaw ketat pada hari Jumat (29/01) dengan pengerahan polisi dan jalan-jalan ditutup dengan pagar dan kawat berduri.
"Menentang upaya apapun mengubah hasil pemilu"
Kedutaan besar AS bersama dengan 16 kedutaan negara lain termasuk Inggris dan delegasi Uni Eropa mengeluarkan pernyataan, mendesak militer "mematuhi norma demokrasi."
"Kami menentang upaya apapun untuk mengubah hasil pemilihan umum atau menghalangi transisi demokratis Myanmar," demikian pernyataan yang ditandatangani oleh sejumlah kedutaan termasuk AS, Uni Eropa, Australia dan Inggris.
Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Gutteres juga mengungkap seruan serupa seperti diungkapkan oleh juru bicaranya, Stephane Dujarric.
"Dia mendesak semua pihak untuk mencegah bentuk provokasi apapun dan menunjukkan kepemimpinan serta mematuhi norma demokrasi dan menghargai hasil (pemilu)," kata Dujarric dalam pernyataan.
"Semua masalah pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme legal," tambahnya.
Sejauh ini, militer sendiri mengatakan akan "bertindak" bila keluhan mereka soal pemilu tidak ditanggapi. Seorang juru bicara militer menolak berkomentar terkait kemungkinan pengambilalihan kekusaan.
Pemilu pada November lalu merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan di Myanmar.
Seperti yang telah diperkirakan, Aung San Suu Kyi - figur yang sangat dihormati di Myanmar - serta partainya menyapu hasil pemilu dengan kemenangan besar.
Namun militer menuding ada sekitar 10 juta kasus pelanggaran secara nasional - klaim yang mereka tuntut diselidiki. Militer juga menuntut komisi pemilihan menerbitkan daftar pemilih untuk verifikasi.
Komisi pemilihan mengeluarkan pernyataan Kamis (28/01) dengan mengatakan pemilu diselenggarakan bebas dan adil dan mencerminkan "keinginan rakyat".
Komisi juga menyanggah adanya tudingan kecurangan. Namun mengakui ada "kejanggalan" dalam daftar pemilih dan tengah menyelidiki 287 keluhan yang mereka terima.
TERPOPULER
