Jokowi Evaluasi PPKM, Epidemiolog Sebut Sejak Awal Tidak Efektif

Erick Tanjung | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Senin, 01 Februari 2021 | 16:00 WIB
Jokowi Evaluasi PPKM, Epidemiolog Sebut Sejak Awal Tidak Efektif
Presiden Jokowi [Foto: Sekretariat Presiden]

Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang telah berjalan tidak efektif dalam menurunkan penularan Covid-19.

Menanggapi hal itu, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menyebut kalau PPKM tidak akan pernah efektif diterapkan dalam kondisi penularan Covid-19 sekarang ini. Dicky menjelaskan bahwa PPKM itu sebenarnya sudah tidak efektif karena bentuknya seperti PSBB yang telah dimodifikasi dengan lebih longgar.

"Yang sudah kita lihat kasus-kasus di Indonesia tidak efektif, walaupun ada tapi tidak signifikan," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Senin (1/2/2021).

Kemudian Dicky menerangkan bahwa penerapan PPKM ataupun PSBB itu dilakukan sebagai strategi tambahan yang sifatnya menunjang pelaksanaan tracing, testing dan treatment atau 3T. Akan tetapi dikarenakan 3T yang dijalankan selama ini belum optimal, maka kelangsungan PPKM pun tak akan berhasil.

Menurutnya, pemerintah bisa melakukan PPKM pada pertengahan 2020 di mana angka kasus Covid-19nya belum setinggi saat ini.

"Upayanya udah enggak bisa untuk situasi ini. Kita PSBB sesuai regulasi," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi mengevaluasi soal penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa-Bali sejak 11 Januari lalu.

Dia menyebut belum ada perbaikan dari segi penularan Covid-19 serta ekonomi di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor pada Jumat (29/1) lalu.

Rapat tersebut dihadiri Menko Maritim dan Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Seskab Pramono Anung.

Menurut Jokowi, tidak masalah jika perekonomian melorot karena PPKM, asalkan penularan Covid-19 ikut berkurang. Namun, yang terjadi sekarang malah sebaliknya.

"Ada PPKM ekonomi turun, sebetulnya gak apa-apa asal Covid-nya juga turun, tapi ini tidak," ujar Jokowi dalam rapat yang dipublikasikan melalui akun YouTube sekretariat Presiden, Minggu (31/1).

Karena itu, ia berpesan kepada jajarannya yang hadir untuk bisa membuat kebijakan dan penerapan yang terbaik bagi perekonomian dan usaha pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia. Cara ini, kata Jokowi, harus dipikirkan dengan matang.

"Tolong ini benar-benar dikalkulasi, betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula, ya memang formula standar itu gak ada, negara lain gak ada," jelasnya.

Beriringan dengan kebijakan yang sesuai, Jokowi minta mulai bulan Februari kegiatan vaksinasi digencarkan. Dengan demikian, Indonesia akan bisa mengendalikan pandemi dengan baik ke depannya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi Sebut PPKM Tidak Efektif, Epidemiolog: Terapkan PSBB Sesuai Regulasi

Jokowi Sebut PPKM Tidak Efektif, Epidemiolog: Terapkan PSBB Sesuai Regulasi

News | Senin, 01 Februari 2021 | 13:59 WIB

Sidak Wilayah Zona Merah di Pancoran, Kapolda Metro Cek Tiga Hal Ini

Sidak Wilayah Zona Merah di Pancoran, Kapolda Metro Cek Tiga Hal Ini

Jakarta | Senin, 01 Februari 2021 | 13:25 WIB

PPKM Tak Efektif, Ferdinand: Pemda Malas Kerja, Tidak Tegas dan Serius

PPKM Tak Efektif, Ferdinand: Pemda Malas Kerja, Tidak Tegas dan Serius

Hits | Senin, 01 Februari 2021 | 11:25 WIB

Terkini

Jakarta Masih Rawan 'Rayap Besi', Pramono Anung: Pelan-Pelan Kami Benahi dan Tindak Tegas!

Jakarta Masih Rawan 'Rayap Besi', Pramono Anung: Pelan-Pelan Kami Benahi dan Tindak Tegas!

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:52 WIB

Kenapa Amerika Serikat Pakai Nama Menteri Perang, Bukan Menteri Pertahanan?

Kenapa Amerika Serikat Pakai Nama Menteri Perang, Bukan Menteri Pertahanan?

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:52 WIB

Benarkah Langit RI akan Dibuka untuk Pesawat Tempur AS? Kemhan Tegaskan Perjanjian Belum Final

Benarkah Langit RI akan Dibuka untuk Pesawat Tempur AS? Kemhan Tegaskan Perjanjian Belum Final

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:42 WIB

Kontroversi Pete Hegseth, Pembawa Acara TV yang Jadi 'Dewa Perang' AS

Kontroversi Pete Hegseth, Pembawa Acara TV yang Jadi 'Dewa Perang' AS

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:41 WIB

Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Ada Pendaftaran: Anak Lulus, Orang Tua Harus Lepas Bansos!

Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Ada Pendaftaran: Anak Lulus, Orang Tua Harus Lepas Bansos!

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:36 WIB

Indra Iskandar Menang Praperadilan, Hakim Perintahkan KPK Hentikan Penyidikan

Indra Iskandar Menang Praperadilan, Hakim Perintahkan KPK Hentikan Penyidikan

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:31 WIB

Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan

Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:26 WIB

Tujuh Hari Jelang Keberangkatan, DPR Desak Kepastian Biaya Tambahan Haji

Tujuh Hari Jelang Keberangkatan, DPR Desak Kepastian Biaya Tambahan Haji

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:21 WIB

Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO

Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:12 WIB

KPK Kalah! PN Jaksel Batalkan Status Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar

KPK Kalah! PN Jaksel Batalkan Status Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar

News | Selasa, 14 April 2026 | 12:12 WIB