Suara.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan, bahwa Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengklaim telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem untuk maju di Pilpres 2024.
Pernyataan Andi tersebut beriringan dengan isu kudeta posisi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dari jabatannya.
Andi menyampaikan, klaim Moeldoko tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan sejumlah kader Demokrat di Hotel Aston Kuningan, Jakarta. Para kader Demokrat melaporkan kepada AHY bahwa Moeldoko berkeinginan maju di Pilpres 2024.
"Nah ini katanya nih sudah didukung oleh PKB sudah di dukung oleh Nasdem," kata Andi dalam sebuah diskusi bertema 'Demokrat Masih Memikat?' yang digelar secara daring, Sabtu (6/2/2021).
Adapun para kader yang ditemui oleh Moeldoko, menurut Andi memang sengaja diundang datang ke Jakarta oleh mantan panglima TNI tersebut dengan dalih menyalurkan bantuan bencana.
"Awalnya kita diajak ke Jakarta katanya mau dikasih penyaluran bantuan bencana kebetulan kawan kami datang dari wilayah bencana tapi sampai di Jakarta kemudian ternyata urusan KLB yang intinya pak Moeldoko siap menjadi ketum," tuturnya.
Lebih lanjut, Andi mengatakan, sebenarnya Demokrat tak mau ambil pusing soal isu kudeta tersebut. Namun, isu tersebut berhubungan dengan elemen kekuasaan.
"Ini adalah elemen kekuasaan karena KSP jabatan politik yang kemudian membuat gerakan-gerakan politik yang dalam hal ini gerakan pengambil alihan pimpinan PD (GPK PD)," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, meski telah mendapatkan informasi terkait keterlibatan pejabat dan menteri dalam gerakan take over tersebut, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY dalam konferensi pers pada Senin lalu.
AHY mengungkapkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat secara paksa. Gerakan tersebut, kata AHY, dapat mengancam kedaulatan dan eksistensi partai Demokrat.
"Kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan," tutur AHY.
TERPOPULER
