Suara.com - Sebanyak 56 warga marjinal atau telantar dari Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS Swara Peduli dan LKS Sekar diberikan akses untuk memperoleh identitas kependudukan berupa KTP di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini menemukan permasalahan di mana sejumlah warga telantar kesulitan mendapatkan bantuan karena tidak memiliki identitas kependudukan yang tercatat oleh pemerintah. Karena itu, mereka kerap sulit mendapatkan akses bantuan sosial.
Mereka juga sulit mendapatkan identitas kependudukan lantaran kondisinya yang tidak memiliki tempat tinggal tetap.
Kemensos bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan akses bagi warga terlantar untuk mendapatkan KTP.
Hal tersebut dilakukan agar data mereka bisa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga mempermudah akses warga telantar pada bantuan program Kemensos seperti dari Program ATENSI, PKH, BST maupun bantuan dari program Kementerian/Lembaga lain seperti KIS, KKS atau KIP.
Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Idit Supriadi Priatna mengatakan bahwa Kemensos akan terus menyisir kaum marjinal untuk bisa mengakses layanan perekaman data kependudukan.
"Kedepan, ketika mereka sudah punya KTP akan memudahkan mereka mendapat bantuan dari pemerintah, tidak hanya bantuan dari Kemensos tapi dari kementerian/lembaga lain yang mensyaratkan harus memiliki KTP," kata Idit.
Idit menambahkan bahwa model perekaman data bagi warga marjinal atau telantar ini akan diterapkan juga oleh Balai Rehabilitasi Sosial milik Kemensos yang berada di daerah.
"Balai Rehsos di daerah juga punya mitra-mitra seperti LKS. Balai akan melakukan koordinasi dengan LKS, Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil setempat untuk melakukan perekaman data bagi warga marjinal/telantar di daerah," ungkapnya.
Baca Juga: Kemensos Beri Akses Warga Terlantar untuk Mendapatkan KTP
Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan bahwa pemberian identitas kependudukan telah menjadi tugas negara.
"Kemensos dan Kemendagri menuntaskan perekaman bagi warga marjinal/telantar. Metodenya jemput bola, kita datangi, jika sudah ditemukan, kita kumpulkan dalam satu tempat dan kita layani untuk perekaman data," tuturnya.
Zudan menambahkan bahwa perkembangan DTKS saat ini sudah bagus. Ia menyebut adanya peningkatan kecocokan antara DTKS dengan data Dukcapil yang semula 83 persen pada 2020, kini sudah mencapai 90,3 persen.
