Santai Dipolisikan Kasus Cuitan, Novel KPK Pilih Fokus Kerja Ungkap Korupsi

Kamis, 11 Februari 2021 | 18:45 WIB
Santai Dipolisikan Kasus Cuitan, Novel KPK Pilih Fokus Kerja Ungkap Korupsi
Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/4). [ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Wadah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Poernomo mengaku sangat menyayangkan adanya pelaporan yang dilakukan terhadap Novel Baswedan ke Bareskrim Polri. 

Penyidik senior KPK itu dipolisikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PPMK, Joko Priyoski karena diduga menyebarkan berita hoaks dan memprovokasi terkait cuitannya di Twitter saat menanggapi meninggalnya Soni Eranata alias Maaher At- Thuwailibi di dalam penjara. 

"Saya menyayangkan adanya laporan terhadap penyidik senior KPK," kata Yudi dikonfirmasi, Kamis (11/2/2021).

Terkait tindakan pihak yang melaporkan Novel, Yudi pun mengingatkan bahwa pemerintah sangat terbuka atas penyampaian kritik dari masyarakat.

"Apalagi pemerintah sendiri sudah menyatakan terbuka atas kritik," ucap Yudi.

Yudi menegaskan, Novel tak akan terganggu atas adanya laporan polisi itu. Ia, menyebut Novel masih tetap bekerja dalam mengusut sejumlah perkara dalam pemberantasan korupsi.

"Bang Novel sendiri tidak terpengaruh dengan laporan tersebut. Tadi, beliau masih bekerja memimpin satgasnya mengungkap kasus korupsi yang mereka tangani," kata dia. 

Sebelumnya, Joko Priyoski memperkarakan Novel terkait cuitannya soal kematian Ustaz Maaher di penjara. Pelaporan itu dilakukan di Bareskrim Polri, siang tadi. 

Terkait pelaporan itu, Joko menduga Novel telah melanggar Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Baca Juga: Soroti Tewasnya Maaher di Penjara, Novel Baswedan Dipolisikan Pakai UU ITE

Selain itu, Novel juga dituding melanggar Pasal 45a Ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

REKOMENDASI

TERKINI