Pengamat Sebut Jokowi Akan Bahaya Jika Masyarakat Tak Boleh Beri Kritik

Dwi Bowo Raharjo, Novian Ardiansyah

Jum'at, 19 Februari 2021 | 17:10 WIB
Pengamat Sebut Jokowi Akan Bahaya Jika Masyarakat Tak Boleh Beri Kritik
Presiden Jokowi / [Sekretariat Presiden]

Suara.com - Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya malapetaka, apabila pemerintah sampai membungkam atau melarang masyarakat untuk berbicara, berpendapat, hingga mengkritik.

Ray menyebut hal itu bisa terjadi jika setiap kritik dari masyarakat kemudian mendapat serangan balik, bahkan tidak sedikit yang berakhir pidana lewat pelaporan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ray Rangkuti mengatakan saat ini masyarakat sudah dihimpitkan dengan berbagai persoalan. Mulai dari kehilangan pekerjaan, kesehatan yang terancam lewat Covid-19 dan ekonomi yang menurun. Maka, kata Ray, akan menjadi beban permasalahan baru jika pemerintah kemudian membungkam kritik masyarakat.

"Jadi kalau keempatnya betul-betul sulit nah itu justru berbahaya. Bagi siapa? Bagi presidennya sendiri. Ekonominya enggak jalan, penganggurannya makin besar, kemudian kesehatan juga terancam, saat bersamaan tidak bisa ngomong apa-apa, enggak boleh mengkritik. Justru ini bahaya," kata Ray dalam diskusi daring Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Jumat (19/2/2021).

Ray mengharapkan agar Jokowi menyadari dan menangkap kondisi masyarakat yang demikian. Pasalnya, lanjut dia jika semua itu ditekan maka suatu hal itu menjadi malapetaka lantaran hanya menimbulkan kedongkolan publik.

"Sudah tidak ada pekerjaan, ekonomi menurun, misalnya kemudian Covid mengancam enggak bisa ke mana-mana, dan juga gak boleh singgung-singgung pemeritnah. Itu justru mengundang suatu saat dia akan meledak sedemikian rupa yang justru akan mengganggu stabilitas nasional," kata Ray.

Karena itu, Ray mengingatkan Jokowi dan pemerintah agar tidak menambah kedongkolan masyarakat dengan upaya membungkan masyarakat yang vokal mengkritik.

Menurutnya berbicara dan berpendapat serta mengkritik harus tetap dibebaskan.

"Apa yang dibebaskan itu? Ya masyrakat boleh mengkritik. Sehingga keresahan kemudian juga kepusingan, ketakutan itu masih ada salurannya. Itu salurannya melalui kritik-kritik yang tajam itu," kata Ray.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PKS Tantang Jokowi Revisi UU ITE, Muannas Colek Mardani Ali: Harusnya Malu

PKS Tantang Jokowi Revisi UU ITE, Muannas Colek Mardani Ali: Harusnya Malu

News | Jum'at, 19 Februari 2021 | 16:31 WIB

Jubir Jokowi: Pemerintah Tidak Pernah Menangkap Para Kritikus

Jubir Jokowi: Pemerintah Tidak Pernah Menangkap Para Kritikus

News | Jum'at, 19 Februari 2021 | 16:02 WIB

Baleg DPR: Ada Mekanisme Jika Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Baleg DPR: Ada Mekanisme Jika Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas 2021

DPR | Jum'at, 19 Februari 2021 | 15:58 WIB

Najwa Shihab Protes Keras saat Jeda Iklan, Narasumber: Mancing Berantem

Najwa Shihab Protes Keras saat Jeda Iklan, Narasumber: Mancing Berantem

Hits | Kamis, 18 Februari 2021 | 19:48 WIB

Bukan Hal Baru, Revisi UU ITE Selalu Terkait Kondisi Sosial Politik

Bukan Hal Baru, Revisi UU ITE Selalu Terkait Kondisi Sosial Politik

News | Kamis, 18 Februari 2021 | 19:14 WIB

Terkini

PT PMM Sebut TNI AL Bertindak Arogan Buka 15 Kontainer, Sengketa Ekspor Tambang Makin Memanas

PT PMM Sebut TNI AL Bertindak Arogan Buka 15 Kontainer, Sengketa Ekspor Tambang Makin Memanas

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:49 WIB

Detik-Detik Mencekam! Jet Pribadi Meledak Usai Lepas Landas, Dua Pilot Tewas

Detik-Detik Mencekam! Jet Pribadi Meledak Usai Lepas Landas, Dua Pilot Tewas

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:46 WIB

Dugaan Pesta Sesama Jenis di Karawang, Wagub Jabar Minta Polisi Usut Tuntas

Dugaan Pesta Sesama Jenis di Karawang, Wagub Jabar Minta Polisi Usut Tuntas

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:43 WIB

Jaksa Serang Balik Nadiem: Pleidoi Puitis tapi Tak Mampu Bantah Fakta Korupsi Chromebook

Jaksa Serang Balik Nadiem: Pleidoi Puitis tapi Tak Mampu Bantah Fakta Korupsi Chromebook

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:41 WIB

Vonis Ditambah Tanpa Saksi Mata, Serikat Tapol Ajukan Amicus Curiae Bela Dua Aktivis Demo Agustus

Vonis Ditambah Tanpa Saksi Mata, Serikat Tapol Ajukan Amicus Curiae Bela Dua Aktivis Demo Agustus

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:34 WIB

Lift Rusak Akibat Vandalisme, Lansia Terengah-Engah Naiki Tangga JPO Tapal Kuda Lenteng Agung

Lift Rusak Akibat Vandalisme, Lansia Terengah-Engah Naiki Tangga JPO Tapal Kuda Lenteng Agung

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:25 WIB

Background Politisi Disorot! Lulusan IPDN Dinilai Paling Berhak Jadi Bupati dan Wali Kota

Background Politisi Disorot! Lulusan IPDN Dinilai Paling Berhak Jadi Bupati dan Wali Kota

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:16 WIB

Trump Marah! Ancam Hentikan Dukungan Militer ke Israel Gegara Ulah Netanyahu

Trump Marah! Ancam Hentikan Dukungan Militer ke Israel Gegara Ulah Netanyahu

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:14 WIB

Iran Sindir AS-Israel: Pembuat Kekacauan akan Hancur Oleh Krisis Buatannya Sendiri!

Iran Sindir AS-Israel: Pembuat Kekacauan akan Hancur Oleh Krisis Buatannya Sendiri!

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:06 WIB

Usia Pensiun Jenderal Bintang Empat Polri Bisa Diperpanjang, Presiden Pegang Kunci

Usia Pensiun Jenderal Bintang Empat Polri Bisa Diperpanjang, Presiden Pegang Kunci

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:02 WIB