Bela Jokowi soal Kerumunan di NTT, Dokter Tirta Disindir Mau Jadi Komisaris

Dany Garjito, Aprilo Ade Wismoyo

Kamis, 25 Februari 2021 | 10:46 WIB
Bela Jokowi soal Kerumunan di NTT, Dokter Tirta Disindir Mau Jadi Komisaris
Tanggapan Dokter Tirta soal Jokowi picu kerumunan di Maumere [Twitter/@tirta_hudhi]

Suara.com - Mustofa Nahrawardaya kembali membuat sebuah cuitan yang menarik perhatian publik. Setelah sebelumnya mengunggah ulang video Mahfud MD yang mengultimatum pejabat publik tentang kerumunan massa, kini Mustofa menyindir dokter Tirta.

Dalam sebuah cuitan yang diunggah Rabu (24/2/2021), Mustofa mengomentari sebuah artikel berita yang membahas soal tanggapan dokter Tirta terhadap kerumunan massa penyambut Jokowi di NTT. Ia lantas menyindir dokter Tirta dengan menanyakan sisa kursi komisaris.

"Ada sisa kursi Komisaris?" tulis Mustofa.

Cuitan Mustofa soal dokter Tirta (twitter)
Cuitan Mustofa soal dokter Tirta (twitter)

Sebelumnya, lewat sebuah video yang diunggah di beberapa akun media sosialnya, dokter Tirta menanggapi kerumunan massa di NTT saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja.

Dokter Tirta menyebut, kerumunan di NTT terjadi sebagai bentuk antusiasme warga terhadap sosok Presiden Jokowi. Menurutnya, penerapan sanksi kerumunan tak relevan diterapkan pada kasus ini. 

“Pak presiden sudah edukasi dan apresiasi, agar tetap memakai masker, karena terlalu banyak (massa) sampai nggak bisa membubarkan. Di salah satu video pun sedan beliau dikerumuni banyak orang," ujar dokter Tirta dalam videonya.

“Pak Presiden nggak pernah ajak mereka datang. Tapi ini evaluasi dan refleksi bagi tim protokoler agar hati-hati atur agenda bapak presiden di lapangan," lanjutnya.

“Penerapan sanksi kerumunan nggak relevan diterapkan,” ujarnya.

Menanggapi cuitan Mustofa, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Beberapa dari mereka tampak menjawab pertanyaan yang ditulis oleh Mustofa.

baca juga

"Kayaknya sudah cucok jadi Komut," tulis warganet dengan akun @Putra_Adi***.

"Staf khusus menkes," tulis warganet dengan akun @Ridho0202****.

"Kalau kursi Komisaris @tirta_hudhi pasti gak tertarik karena beliau lebih tertarik jadi politikus melalui statementnya, 'Orang yang mencla-mencle pantas jadi politikus'," tulis warganet dengan akun @embrio***.

"Bosan Menjadi Reseller dan Pemilik Bisnis Cuci Sepatu, Pemuda ini Berusaha Menjadi Komisaris BUMN," sindir @flame****.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Istana Klaim Kerumunan Jokowi di NTT Beda dengan Kasus Lain

Istana Klaim Kerumunan Jokowi di NTT Beda dengan Kasus Lain

Riau | Kamis, 25 Februari 2021 | 09:41 WIB

Hari Ini Presiden Joko Widodo Akan Tinjau Vaksinasi Wartawan

Hari Ini Presiden Joko Widodo Akan Tinjau Vaksinasi Wartawan

News | Kamis, 25 Februari 2021 | 09:08 WIB

dr Tirta Balas Komentar Julid Soal Pamer Mobil dan 4 Berita SuaraJogja

dr Tirta Balas Komentar Julid Soal Pamer Mobil dan 4 Berita SuaraJogja

Jogja | Kamis, 25 Februari 2021 | 07:48 WIB

Video Mahfud Ultimatum Pejabat soal Kerumunan Viral, Mustofa: Halo Prof!

Video Mahfud Ultimatum Pejabat soal Kerumunan Viral, Mustofa: Halo Prof!

News | Kamis, 25 Februari 2021 | 07:55 WIB

Soal Kerumunan Jokowi, Muannas ke Fadli Zon: Maumere NTT Zona Hijau Bos

Soal Kerumunan Jokowi, Muannas ke Fadli Zon: Maumere NTT Zona Hijau Bos

Bekaci | Kamis, 25 Februari 2021 | 07:30 WIB

Yusril Sindir Tampang Ndeso Jokowi, Bandingkan dengan Bung Karno

Yusril Sindir Tampang Ndeso Jokowi, Bandingkan dengan Bung Karno

Lampung | Kamis, 25 Februari 2021 | 07:20 WIB

Terkini

Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim

Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:30 WIB

KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT

KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:22 WIB

Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat

Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 08:27 WIB

Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat

Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 08:20 WIB

Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial

Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 08:10 WIB

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

×