Eks Dirjen KKP Ungkap Perusahaan Lolos Ekspor Benur Tanpa Lengkapi Syarat
Lalu, Andreau Andreau Misanta Pribadi (Stafsus Edhy) lapor ke menteri, ujarnya.
Suara.com - Ditemukan fakta baru dalam siang lanjutan kasus dugaan suap ekspor benih lobster Kementerian Kelautan dan Kementerian (KKP) yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (3/3/2021).
Fakta itu diungkap oleh mantan Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M Zulficar Muchtar yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK untuk terdakwa Suharjito.
Di hadapan hakim, Zulficar mengaku pernah mendapati dua perusahaan yang belum lolos sejumlah persyaratan, namun diberi izin melakukan ekspor benih lobster.
“Tidak ada surat telah melakukan budidaya, surat penetapan waktu pengeluaran, jadi langsung lompat ke ekspor, yang dua perusahaan tanpa sepengetahuan saya,” kata Zulficar di sidang.
Baca Juga: Bersaksi, Eks Dirjen KKP: Permen Edhy Prabowo Tidak Pro Rakyat Kecil!
Menurutnya, berdasarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) No 12 tahun 2020 setidaknya perusahaan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis dari beberapa Direktorat KKP, termasuk direktoratnya saat itu.
Selain itu, sekitar 9 Juli 2020 dia kembali mendapati lima perusahaan yang sudah siap melakukan ekspor. Menurutnya karena kelima perusahaan itu baru melakukan budidaya selama dua bulan, Zulficar memilih untuk tidak menandatanganinya.
“Saya tidak yakin karena baru satu sampai dua bulan berjalan, minta izin (ekspor) tapi dibilang sudah sukses restocking, budidaya, tapi saya tidak yakin. Budidaya tidak seperti ini, tapi dari dirjen dan direkturnya ada segmentasi dalam budidaya, tapi menurut saya tidak valid,” ujarnya.
Namun pada akhirnya Zulficar harus menandatangani perizinannya, karena mendapatkan perintah langsung dari Edhy Prabowo.
“Lalu, Andreau Andreau Misanta Pribadi (Stafsus Edhy) lapor ke menteri,” ujarnya.
Baca Juga: KPK Cecar Staf Bank soal Alasan Rekening Stafsus Edhy Prabowo Tak Terblokir
Karena sejumlah kejanggalan itu, akhirnya pada 14 Juli 2020 Zulficar memilih mundur dari jabatannya sebagai Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
