Anggaran Sekolah Kedinasan Terlalu Jumbo, Sri Mulyani Diminta Adil

Suara.com - Pemerintah diminta untuk lebih adil dalam mendistribusikan anggaran pendidikan di Indonesia, dengan memangkas anggaran untuk sekolah kedinasan.

Anggota DPR dari Komisi XI Melchias Markus Mekeng mengatakan anggaran pendidikan kedinasan, yang dinikmati oleh hanya segelintir orang jauh lebih besar ketimbang anggaran pendidikan secara umum.

Ia membeberkan, anggaran pendidikan kedinasan mencapai Rp 104,5 triliun per tahun atau sebesar 39 persen dari anggaran pendidikan di APBN. Namun yang menikmati hanya 13.000 orang.

Sementara untuk pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi hanya mendapatkan anggaran Rp 91,2 trilun per tahun atau 22 persen dari dana alokasi APBN. Namun yang mendapatkan sangat besar mencapai 62 juta siswa.

"Pendidikan dasar sampai menengah itu Rp 33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp 57,7 triliun. Totalnya Rp 91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati? Kurang lebih 62 juta siswa. Sementara pendidikan kedinasan Rp 104,5 triliun. Siapa yang menikmati? Hanya 13.000 orang. Ini yang saya namakan pendidikan tidak berkeadilan," kata Mekeng dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Kamis malam (3/7/2025).

Anggota Komisi XI ini berpendapat pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi tantangan, di mana masih banyak sekolah rusak, ruang kelas tidak layak, dan keterbatasan fasilitas di berbagai daerah. Akses pendidikan pun masih mengalami kesenjangan yang menimbulkan ketimpangan mutu antardaerah dan kelompok sosial.

Di sisi lain, lanjutnya, guru di daerah terpencil mengalami keterlambatan gaji, kurangnya pelatihan, bahkan ketidakpastian status kerja.

“Kesejahteraan dan kapasitas guru adalah kunci pendidikan bermutu. Jika guru terus dikesampingkan, kita tidak akan pernah mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas,” ujar dia.

Mekeng menyoroti Indonesia tengah menghadapi bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini perlu dioptimalkan untuk menjadi peluang emas agar tidak menjadi bencana akibat pendidikan yang diterima generasi muda tidak merata.

Sebagai catatan, alokasi anggaran pendidikan dari APBN terus meningkat, di mana anggaran tahun 2020 tercatat sebesar Rp542,82 triliun, sementara anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai Rp724,2 triliun. [Antara]