Demokrat Makin Panas Jelang KLB di Deli Serdang, Minta Polisi Bubarkan

Suara.com - Bekas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengonfirmasi sejumlah tokoh akan menyelenggarakan kongres luar biasa di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"InsyaAllah digelar besok. Iya betul (di Deli Serdang)," kata Max Sopacua kepada Suara.com, Kamis (4/3/2021).

Max Sopacua juga akan datang ke kongres tersebut.

"Ya semualah yang berkepentingan akan datang semua. Termasuk pemilik suara," kata dia.

Dalam KLB nanti, nama Kepala Staf Presiden, Moeldoko, akan diusulkan menjadi ketua umum Partai Demokrat untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.

"Calon ketua umum kan semua orang sudah tahu, Pak Moeldoko," kata dia.

Akan tetapi, Max Sopacua tidak bisa memastikan apakah Moeldoko saat ini sudah berada di Deliserdang atau belum.

"Saya belum ketemu beliau karena saya masih ini. Ya mungkin beliau punya jalur sendiri. Tidak semuanya kami tahu semuanya masing-masing punya bidang sendiri-sendiri gitu," kata dia.

Persoalan di Partai Demokrat sudah terbaca semenjak AHY menyelenggarakan konferensi pers beberapa pekan lalu dan dia mengungkapkan adanya upaya pengambilalihan kursi ketua umum.

Demokrat Sumatera Utara menolak KLB

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara Herri Zulkarnain menolak KLB dan dia menyebutnya ilegal. Dia meminta polisi untuk bertindak.

"Kami minta kepada Polrestabes Medan karena ini KLB ilegal, dengan keras kami minta supaya dibubarkan besok (Jumat, 5 Maret 2021)," kata Herri ketika mengadukan acara KLB ke Polrestabes Medan, Kamis malam.

"Kita memberikan surat pemberitahuan kepada Polrestabes untuk menolak KLB ilegal Partai Demokrat."

Menyikapi perkembangan terakhir ini, Herri mengatakan akan menyelenggarakan apel siaga pada Jumat besok jam 10.00 WIB dengan mengundang 33 ketua dewan pimpinan cabang maupun pengurus. "Apel siaga di kantor DPD Partai Demokrat Jalan Gatot Subroto," kata Herri.

Dalam laporan Antara disebutkan, jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan KLB di Deli Serdang.
 
“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata Herri.

Herri sendiri yang menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko.
 
Pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini.

Penegasan Herri diamini oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Terdapat 33 DPC se-Provinsi Sumatera Utara.
 
Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa menolak tegas pelaksanaan KLB, apalagi dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.
 
“Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020. Saya sendiri ikut aklamasi memilih mas AHY sebagai ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau," kata Herman.
 
Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung juga berpendirian sama dengan menolak adanya kongres luar biasa.
 
“Tidak ada itu KLB itu sudah pasti ilegal, mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader?. Saya ikut memilih mas AHY sebagai Ketum dalam Kongres V Partai Demokrat, bulan Maret tahun lalu," kata dia.

Menurut dia, elektabilitas AHY dan Partai Demokrat terus mengalami kenaikan, sehingga menjadi hal mustahil AHY digantikan posisinya oleh orang lain.
 
"Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol," kata dia.
 
Penolakan keras juga muncul dari Serdang Bedagai. Ketua DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai Labuhan Hasibuan menyatakan tegas menolak KLB ilegal.
 
"Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oleh oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui," ujar Labuhan Hasibuan.
 
DPD Partai Demokrat Sumatera Utara kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum.