Suara.com - Deputi Badan Pembina Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat, Taufiequrachman memandang permasalahan kudeta partainya menjadi besar lantaran keikutsertaan Moeldoko selalu Kepala Staf Presiden dalam kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara.
Menurutnya permasalahan tak akan rumit seperti saat ini apabila Moeldoko tidak ada keterkaitan dengan linglar kekuasaan di istana dan jabatan yang ia emban. Konflik partai Demokrat tidak lagi masalah internal.
"Ada faktor eksternal, ada faktor kekuasaan yang jelas-jelas ikut campur. Kalau saja Pak Moeldoko bukan KSP, mungkin masalahnya tidak serumit ini," kata Taufiequrachman dalam orasinya di DPP Partai Demokrat, Minggu (7/3/2021).
"Tapi hari ini, Teman-teman tau apa kepanjangan KSP? Huruf P-nya itu Presiden," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan persoalan kudeta kepemimpinan dari dirinya melalui kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, bukan hanya perdoalam internal partai.
Pasalnya, KLB Sumut melibatkan pejanat negara yang juga pihal eksternal, yakni Kepala Staf Presiden, Moeldoko. AHY.
"Jadi ini bukan hanya masalah internal partai. Semua partai memiliki dinamikanya tersendiri," kata AHY dalam pidatonya di DPP Partai Demokrat, Minggu.
AHY mengatakan Partai Demokrat tentunya memiliki instrumen menyelesaikan permasalahan rumah tangga partai. AHY juga menganggap adanya kekecewaaan atau sakit hati dari kader karena kepentingan yang tidak terwujud merupakan persoalan wajar.
Tetapii, kata AHY hal tersebut menjadi tidak biasa ketika Moeldoko sebagai pihak eksternal mencampuri Partai Demokrat.
Baca Juga: Mantan Kader Ikut KLB Demokrat, Pengurus DPC Ciamis akan Lapor Polisi
"Tapi kali ini sungguh berbeda karena aktor eksternal, yaitu KSP saudara Moeldoko yang terlibat langsung dan dengan kesadaran penuh mengambil kepemimpinan PD secara tidak sah secara ilegal dan secara inkonstitusional, dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdan, Sumut," ujar AHY.
"Ya sungguh sesuatu yang tidak terpuji, tidak ksatria, dan memalukan karena jauh dari moral etika dan keteladan di partai ini. Kami tentu pinya hak dan kewajiban moral melawan GPK-PD yang tidak sah itu," tandas AHY.
