BW Sebut Brutalitas Demokratik Terjadi Era Jokowi, Ngabalin: Geli dan Jijik

Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengomentari pernyataan pengacara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bambang Widjojanto (BW) yang menilai brutalitas demokratik terjadi di era Presiden Jokowi.

"Waktu saya ditanya, apa komentar saya atas pernyataan Bambang Widjoyanto, saya bilang lucu, geli, dan jijik," kata Ngabalin dikutip Suara.com dari tayangan yang diunggah di Twitter @AliNgabalinNew pada Sabtu (13/3/2021).

Ngabalin merasa tergelitik karena urusan internal Partai Demokrat yang terjadi setelah KLB di Deli Serdang malah berujung pada bulan-bulanan terhadap Presiden Jokowi.

Menurut dia, hal itu merupakan kerangka berpikir yang keliru. Pernyataan Bambang Widjojanto tersebut kata dia menyesatkan rakyat.

"Ini kerangka berpikir yang keliru, tidak hanya sesat, tapi menyesatkan, dimana logikanya ada masalah internal Parpol kemudian Parpol dinilainya telah diserang, kemudian negara kekuasaan dan pemerintah yang sah diserang," ujarnya.

Ngabalin kemudian menyoroti penggunaan diksi 'brutal' sebagaimana diucapkan oleh Bambang Widjojanto. Menurut dia, kata tersebut lucu dan butuh referensi lebih kuat lagi.

"Brutal itu kasar, kurang ajar, biadab, tidak tahu aturan, siapa yang anda maksud dengan brutal di era demokrasi, di era Jokowi, yang anda maksud brutal yang siapa, siapa yang kurang ajar, siapa yang kasar, yang biadab, yang anda maksud siapa?" tanya Ngabalin tegas.

Mantan pimpinan KPK tersebut tampaknya menyayangkan pernyataan yang keluar dari mulut Bambang Widjojanto. Pasalnya, sebagai penegak hukum, menurut Ngabalin hal itu tidak seharusnya diucapkan.

Ngabalin mengatakan, pemerintah telah beberapa kali memberi keterangan sah. Oleh sebab itu, pihak lain diminta untuk melihat dengan hati nurani dan akal sehat.

"Masak ada seorang tokoh seperti Bambang Widjojanto komentarnya seperti itu. Aduh sayang sekali. Jadilah pengelola hukum, pengacara rofesional, pembela hukum kan penegak hukum, jadi jangan menabrak hukum. Kalau kehabisan argumentasi jangan menyerang ke sana kemari," tukasnya keras.

"Beberapa kali pemerintah telah memberikan keterangan secara, masak sih tidak pakai hati, nurani, dan akal sehat dalam menterjemahkan semua diksi dan narasi yang telah kami sampaikan. Pemerintah pasti bekerja secara profesional, ada UU AD/ART, buka itu kuping biar mengerti apa yang telah kami jelaskan," tandas Ngabalin.

Sebelumnya Bambang Widjojanto mengungkapkan Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, ialah bentuk brutal dalam berdemokrasi.

"Problemnya itu soal proses demokrasi, demokratisasi itu dihancurleburkan, diluluh lantakkan sehingga kami datang kesini sebenarnya ingin memuliakan proses demokrasi dan demokratisasi itu dan pengadilan," kata BW di PN Jakarta Pusat, Bungur, Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).

Lebih lanjut, mantan Komisioner KPK tersebut berharap pengadilan bisa memuliakan Pasal 1 UUD 1945. Ia menganggap orang-orang yang terlibat KLB Deli Serdang telah melakukan tindakan brutal secara demokrasi.

"Konstitusi partai pun diinjak-injak. kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal. ini brutalitas, brutalitas demokratik terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi. mudah-mudahan ini bisa diatasi gitu," tandasnya.