Infografis
Maka permohonan penasehat hukum terdakwa dengan persidangan secara offline dapat dikabulkan. Memperhatikan ketentuan pasal 152 ayat 2 dan pasal 153 ayat 2 huruf a KUHAP menetapkan
- Mengabulkan permohonan pemohon
- Mencabut kembali penetapan nomor 21pidus/2021 tentang penetapan sidang secara online.
- Memerintahkan penuntut umum menghadirkan terdakwa dalam setiap hari sidang
- Memerintahkan agar penetapan salinan ini segera disampaikan kepada terdakwa, penasehat hukumnya, keluarganya, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta rumah tahanan negara
- Apabila pemohon melanggar pernyataan pada surat jaminan tanggal 23 maret 2021 maka penetapan ini ditinjau kembali.
