Infografis
Suara.com - Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM) mendapat sentilan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Hal tersebut terkait dengan penundaan uji klinis tahap II Vaksin Nusantara.
Menurut Dasco keberadaan Vaksin Nusantara sebagai vaksin Covid-19 dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi, vaksin itu, kata Dasco, merupakan buatan anak bangsa dan seharusnya mendapat kelancaran dalam proses penelitian serta uji klinis.
Lantaran itu, ia berujar jangan sampai justru ada kesan bahwa Vaksin Nusantara diperhambat.
"Melalui media ini kami juga sampaikan kepada BPOM bahwa Vaksin Nusantara dibutuhkan oleh masyarakat dan juga mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu uji klinis fase dua itu dibicarakan dan jangan terkesan kemudian ada upaya-upaya untuk menghambat," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (24/3/2021).
Kekinian, kata Dasco berdasarkan informasi yang diterimanya, Badan POM telah mengeluarkan surat kepada peneliti Vaksin Nusantara agar menyempurnakan metode untuk melanjutkan uji klinis fase II.
"Jadi perlu kami luruskan bahwa BPOM bukannya melarang, tapi kami dengar BPOM sudah mengeluarkan surat kepada para peneliti dari Vaksin Nusantara untuk kemudian menyempurnakan metode-metode. Sehingga kemudian bisa dilakukan fase II sepanjang metode-metode itu kemudian diperbarui atau mengikuti apa yang disampaikan oleh BPOM," kata Dasco.
DPR dukung Vaksin Nusantara
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar meminta pimpinan DPR untuk mendesak Badan POM RI agar segera mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis tahap II (PPUK) terhadap Vaksin Nusatara. Desakan kepada BPOM itu diminta Ansory seiring dengan penundaan penelitiam Vaksin Nusantara.
"Mendesak BPOM RI untuk segera mengeluarkan PPUK tahap II bagi kandidat vaksin Nusantara agar penelitian dapat dituntaskan," kata Ansory dalam interupsi di rapat paripurna DPR, Selasa (23/3/2021).
Baca Juga: Vaksin Covid dari LN Lancar, DPR: Seharusnya Vaksin Nusantara Tak Dihambat
Karena itu, Ansory meminta pimpinan DPR berkirim surat kepada perintah agar Vaksin Nusantara segera terwujud, tanpa harus ada penundaan penelitian.
