Infografis
Suara.com - Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM) mendapat sentilan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Hal tersebut terkait dengan penundaan uji klinis tahap II Vaksin Nusantara.
Menurut Dasco keberadaan Vaksin Nusantara sebagai vaksin Covid-19 dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi, vaksin itu, kata Dasco, merupakan buatan anak bangsa dan seharusnya mendapat kelancaran dalam proses penelitian serta uji klinis.
Lantaran itu, ia berujar jangan sampai justru ada kesan bahwa Vaksin Nusantara diperhambat.
"Melalui media ini kami juga sampaikan kepada BPOM bahwa Vaksin Nusantara dibutuhkan oleh masyarakat dan juga mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu uji klinis fase dua itu dibicarakan dan jangan terkesan kemudian ada upaya-upaya untuk menghambat," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (24/3/2021).
Kekinian, kata Dasco berdasarkan informasi yang diterimanya, Badan POM telah mengeluarkan surat kepada peneliti Vaksin Nusantara agar menyempurnakan metode untuk melanjutkan uji klinis fase II.
"Jadi perlu kami luruskan bahwa BPOM bukannya melarang, tapi kami dengar BPOM sudah mengeluarkan surat kepada para peneliti dari Vaksin Nusantara untuk kemudian menyempurnakan metode-metode. Sehingga kemudian bisa dilakukan fase II sepanjang metode-metode itu kemudian diperbarui atau mengikuti apa yang disampaikan oleh BPOM," kata Dasco.
DPR dukung Vaksin Nusantara
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar meminta pimpinan DPR untuk mendesak Badan POM RI agar segera mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis tahap II (PPUK) terhadap Vaksin Nusatara. Desakan kepada BPOM itu diminta Ansory seiring dengan penundaan penelitiam Vaksin Nusantara.
"Mendesak BPOM RI untuk segera mengeluarkan PPUK tahap II bagi kandidat vaksin Nusantara agar penelitian dapat dituntaskan," kata Ansory dalam interupsi di rapat paripurna DPR, Selasa (23/3/2021).
Baca Juga: Vaksin Covid dari LN Lancar, DPR: Seharusnya Vaksin Nusantara Tak Dihambat
Karena itu, Ansory meminta pimpinan DPR berkirim surat kepada perintah agar Vaksin Nusantara segera terwujud, tanpa harus ada penundaan penelitian.
"Kita usahakan, kita hindari jangan sampai ada tangan-tangan terwujudnya vaksin nusantara atau vaksin produk bangsa kita sendiri," kata Ansory.
Keinginan serupa terhadap terwujudnya Vaksin Nusantara juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh. Menurutnya vaksin Covid-19 buatan anak bangsa harus direalisasikan. Termasuk dengan Vaksim Merah Putih.
"Sekali lagi saya mendukung Vaksin Nusantara untuk segera direalisasikan dan Vaksin Merah Putih. Ini Vaksin Merah Putih ini sekitar 2022. Jadi kalau kita bisa mendorong bisa direalisasikan agar herd immunity tercapai dan tidak tergantung pada luar negeri terhadap kesehatan kita," kata Nihayatul.
Sementara itu menanggapi keinginan Komisi IX, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin jalannya rapat mengatakan pihaknya di pimpinan sudah melakukan rapat. Hasilnya, kata Dasco pimpinan DPR akan meminta pemerintah untuk lebih memperhatikam pengembangan Vaksin Nusantara.
"Dan juga mungkin Pak Ansory dan teman-teman di Komisi IX, tolong pelajari lagi aturannya bahwa memang tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan dan tidak ada aturannya itu BPOM mengeluarkan izin PPUK, coba dilihat lagi," ujar Dasco menanggapi interupsi.
