Suara.com - Sejak awal, Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie mendukung kebijakan melarang mudik Lebaran tahun 2021 untuk menekan laju penyebaran Covid-19, meskipun program vaksinasi massal sedang berlangsung.
"Dikhawatirkan jika diizinkan mudik maka penyebaran kasus Covid-19 bakal meningkat sehingga dapat memperberat tugas pemerintah," kata Syarief di Jakarta, Jumat (26/3/2021).
"Mereka yang datang itu terdampak terpapar Covid-19 membuat kerepotan di daerah yang mereka datang."
Masyarakat diharapkan bisa mengerti dengan kebijakan larangan mudik tahun ini.
"Ini dalam rangka untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Jadi mudarat itu lebih utama untuk dicegah," kata Syarief.
Dalam laporan situs resmi DPR, Syarief mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan untuk segera menjabarkan protokol larangan mudik yang terkoordinasi sampai ke tingkat bawah.
Penjabaran tersebut dinilai mendesak untuk dilaksanakan seiring dengan terbitnya keputusan Presiden Joko Widodo yang secara resmi melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik tanpa terkecuali.
“Saya kira, keputusan dari Presiden untuk melarang mudik maka perlu adanya penjabaran dan terkoordinasi sampai ke tingkat bawah baik dari Kepolisian maupun Kemenhub agar berjalan efektif dan dipatuhi. Saya mengusulkan, harus ada sanksi bagi yang melanggar larangan mudik tersebut. Karena, dalam upaya mengatasi penyebaran Covid-19 ini adalah dengan mengurangi interaksi antara manusia satu dengan lainnya,” ujar Syarief.
Politisi Nasional Demokrat mengatakan jika sampai terjadi arus mudik yang begitu besar, apalagi dari zona merah ke daerah-daerah yang belum terlalu rawan, dikhawatirkan terjadinya penularan dan akan susah untuk diatasi.
Baca Juga: Cuti Lebaran Masih Berlaku, Tapi Masyarakat Tetap Dilarang Mudik!
Sebagaimana diketahui, di berbagai daerah fasilitas kesehatan, ketersediaan alat pelindung diri dan sebagainya masih sangat terbatas.
“Terus terang saja, contohnya seperti di daerah Kalimantan Barat yang tadinya masih landai, ternyata kemarin sudah ada peningkatan orang yang terdampak Covid-19 mencapai 100 persen. Nah, ini tentu menjadi harapan kita bagaimana keputusan Presiden yang melarang mudik tersebut betul-betul bisa dijabarkan sehingga ini bisa efektif,” kata legislator dapil Kalimantan Barat I.
