Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap, pihaknya tidak bisa ikut campur ke dalam kisruh Partai Demokrat. Kalau ikut ke dalam pusaran masalah Demokrat, menurut Mahfud itu malah merusak demokrasi.
Menurut dia, kalau pemerintah diminta untuk melarang adanya perpecahan pada tubuh Partai Demokrat. Tetapi ia menganggap kalau hal tersebut menjadi bagian dari demokrasi dan pemerintah tidak bisa mengacaukannya.
"Pemerintah juga (diminta) 'dilarang itu', gitu. 'Enggak boleh tuh partai pecah'. Lah ini demokrasi, kalau kita ikut ke dalam kan berarti kita ini merusak demokrasi," kata Mahfud dalam acara virtual MMD Initiative, Sabtu (27/3/2021).
Mahfud pun sempat bingung kenapa pihaknya malah ikut terseret dalam permasalahan partai berlambang mercy itu. Hal itu diungkapkan karena ia merasa bekerja untuk menjaga kondisi negara untuk tetap kondusif.
"Ribut sendiri, kok, kita disuruh ini, kita menjaga kriminalitas dan keamanannya saja," katanya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan, jika pemerintah tidak boleh ikut campur ke dalam urusan dapur partai politik. Ia lantas mencontohkan dengan kondisi Partai Demokrat saat ini.
Mahfud menanyakan alasan mengapa pemerintah harus ikut campur dengan urusan dapur Demokrat.
"Gimana caranya ikut campur, alasannya apa? Katakan itu sempalan, yang katakan sempalan siapa? Orang enggak mendaftar ke pemerintah. Itu kan di opini di publik, sempalan," imbuh dia.
Baca Juga: Tantang Kubu Moeldoko, Demokrat: Gerombolan Liar, Ayo Kalau Mau ke KPK!
