Suara.com - Sebagai bentuk dukungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri terhadap penyetaraan birokrasi, lembaga ini menyelenggarakan Workshop Penguatan Peran Pranata Humas dalam Pengelolaan Kehumasan dan Perhitungan Angka Kredit, pada 30 hingga 31 Maret 2021, di Kantor BPSDM Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kalibata, Jakarta Selatan.
Kegiatan ini merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024.
“Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyukseskan reformasi birokrasi,” ujar Kepala BPSDM Kemendagri, Teguh Setyabudi, dalam sambutannya, Jakarta, Selasa (30/3/2021).
Ia menambahkan, kegiatan kali ini diselenggarakan sebagai bentuk antisipasi atas transformasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Pada akhir Desember 2020, hampir seluruh kementerian/lembaga di tingkat pusat telah melaksanakan transformasi dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
“Khususnya eselon IV dan eselon III yang menjadi Ahli Muda dan Ahli Madya,” kata Teguh.
Ia menjelaskan, kebijakan penyederhanaan birokrasi dapat dirumuskan ke dalam dua arah model birokrasi 2020-2024. Pertama, transformasi birokrasi digital dan manajemen ASN New Normal.
Titik tolaknya adalah pada perubahan atau penyesuaian kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur manajemen talenta ASN, yang didasarkan pada kondisi sistem dan SDM saat ini.
Kedua, transformasi birokrasi digital dan manajemen ASN New Normal.
Pelaksanaannya, ungkap Teguh, dilakukan melalui otomatisasi dan flexible working arrangement untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Menurut Teguh, Kemendagri turut mendukung program prioritas dari presiden dan mendorong langkah penyederhanaan birokrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, lanjut Teguh, pejabat kehumasan di seluruh komponen lingkup Kemendagri harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Humas diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah dilakukan pemerintah.
“(Agar) apa-apa yang sudah kita (pemerintah) lakukan itu bisa dipahami, kemudian diketahui oleh masyarakat,” ungkap Teguh.
Ia menjelaskan, tugas humas bukan sekadar membangun citra lembaga, tetapi juga menimbulkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam proses pemerintahan dan pembangunan.
“Ini tentu menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua,” imbuh Teguh.
Kegiatan workshop dilaksanakan secara hybrid, diikuti 26 orang peserta melalui metode klasikal atatu tatap muka secara langsung, dan sisanya hadir secara virtual. Acara juga berpedoman para protokol kesehatan.
Adapun para narasumber diantaranya berasal dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, dan LIPI. Sementara itu, para peserta berasal dari lingkungan Kemendagri, Kementerian/Lembaga, serta Pemerintah Daerah.
TERPOPULER
